KLATEN — Ribuan keluarga di Klaten yang dulu bergantung pada bantuan sosial kini tak lagi tercatat sebagai penerima PKH. Proses kelulusan atau graduasi itu ditandai dalam acara Wisuda Graduasi Mandiri di Graha Bung Karno, Selasa (30/6/2026), yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Dari total 54.555 keluarga penerima PKH di Klaten pada Tahap I 2026, sebanyak 2.596 keluarga dinyatakan graduasi. Rinciannya, 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena merasa sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup tanpa bantuan pemerintah. Sementara itu, 1.604 keluarga lainnya lulus setelah mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu peserta graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengaku sudah merasakan manfaat PKH sejak 2013. Saat itu, kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit. Bantuan pemerintah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, gizi keluarga, hingga modal awal merintis usaha.
“Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa cukup. Saya mengajak teman-teman yang sudah mampu untuk berani graduasi mandiri, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Kini, Sri sukses berjualan jamu keliling dengan penghasilan yang cukup. Anak pertamanya sudah bekerja, sementara anak keduanya masih bersekolah.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan PPSE berupa modal usaha hingga Rp5 juta bagi keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong mereka agar bisa segera graduasi.
Salah satu penerima, Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, mengaku akan menggunakan bantuan itu untuk mengembangkan usaha bakso yang sudah dirintis selama enam bulan. “Alhamdulillah saya mendapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Semoga usaha kami semakin berkembang dan ekonomi keluarga semakin baik,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan ribuan keluarga di Klaten. Menurutnya, graduasi PKH tidak hanya terjadi di Klaten, tetapi juga di Kendal dan Brebes. Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, hingga dunia usaha.
“Mereka sudah bisa berdiri sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin menjadi mandiri,” kata Ahmad Luthfi.
Upaya bersama itu, menurutnya, telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025. “Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi,” ujarnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten atas komitmennya mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, keterbukaan dan akurasi data masyarakat miskin menjadi kunci agar intervensi pemerintah bisa dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.