BATANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa pihaknya bersama para bupati dan wali kota telah menyelesaikan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Langkah ini menjadi dasar penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, belasan kabupaten/kota telah menetapkan status siaga. Mereka adalah Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujar Ahmad Luthfi di Batang, Kamis.
Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, sebanyak 660 tangki air bersih telah dikerahkan. Total volume yang disalurkan mencapai 3.258.000 liter. Lima belas kabupaten penerima meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.
Pemerintah provinsi tidak bergerak sendiri. Penanganan air bersih melibatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten setempat, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana,” tegas Luthfi. Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 9 Juni 2026. Edaran ini menjadi pedoman koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah selama musim kemarau.
Dengan pemetaan yang sudah tersedia, Luthfi meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih. Pemerintah daerah diharapkan tidak menunggu instruksi lebih lanjut untuk bergerak di lapangan.