JAWA TENGAH — Gejolak geopolitik dan krisis energi fosil global memberi dua pelajaran pahit bagi Indonesia. Pertama, ketergantungan pada impor energi fosil mengancam ketahanan nasional. Kedua, solusinya justru ada di dalam negeri: energi bersih yang melimpah.
Pesan itu mengemuka dalam gelaran Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali, Senin (15/7). Acara yang digagas IESR bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemprov Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) ini menjadi panggung diskusi bagaimana mengubah potensi matahari tropis menjadi proyek listrik yang bankable.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, terus terang menyebut Indonesia sudah tidak perlu lagi membuktikan besarnya potensi surya. “Investor tidak hanya berinvestasi berdasarkan potensi. Mereka butuh kepastian kebijakan, risiko yang bisa dikelola, proyek yang layak dibiayai, dan tingkat pengembalian wajar dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Fabby, tantangan terbesar saat ini adalah menerjemahkan potensi itu ke dalam proyek konkret. Investor perlu tahu kapan proyek dibangun, di mana lokasinya, dan berapa kapasitas tahunannya. Informasi itu krusial agar mereka bisa menyiapkan modal, rantai pasok, dan tenaga kerja sejak awal.
IESR merumuskan tiga aspek yang harus diperkuat. Pertama, kepastian kebijakan dan target besar yang diterjemahkan dalam pipeline proyek yang jelas. Kedua, identifikasi proyek yang bankable serta instrumen pembiayaan yang meringankan, seperti concessional loan dan blended finance.
Ketiga, proses pengadaan yang efisien. Ini mencakup kejelasan kontrak dengan pembagian risiko yang adil hingga teknis jual beli listrik, termasuk mekanisme curtailment.
Dalam kesempatan yang sama, IESR memaparkan kajian terbaru berjudul The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago. Hasilnya, teknologi PLTS terapung atau floating solar photovoltaic (FPV) layak secara finansial hingga 77,8 GW yang tersebar di 179 lokasi.
Rinciannya, 42,5 GW dari PLTS terapung inland di 143 lokasi dan 35,3 GW dari PLTS terapung nearshore di 36 lokasi. Perhitungan ini menggunakan indikator equity internal rate of return (EIRR) yang dibandingkan dengan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC), serta mengacu pada harga listrik berdasarkan Perpres 112/2022.
“PLTS terapung penting untuk mendukung target 100 GW. Jika dirancang baik, ini bisa jadi solusi listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hingga menggantikan pembangkit fosil yang pensiun,” kata Fabby.
Fabby menambahkan, investasi pembangkit surya harus berjalan beriringan dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi. “Keberhasilan tidak hanya ditentukan kapasitas yang dibangun, tapi kemampuan jaringan menampung listrik yang dihasilkan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, mengingatkan agar pengembangan energi surya tidak hanya fokus pada fisik pembangkit. Pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi perhatian. “Keberhasilan dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan sekadar fasilitas yang dibangun,” ujarnya.
IESR mendorong integrasi lokasi potensial PLTS terapung ke dalam dokumen perencanaan energi dan tata ruang, baik darat maupun laut. Untuk PLTS di waduk atau danau, aspek izin pemanfaatan sumber daya air juga perlu segera dirampungkan.