PATI — Dari sekian banyak destinasi yang dimiliki Kabupaten Pati, hanya kawasan Waduk Gembong dan Sukolilo yang terlihat ramai dikunjungi. Selebihnya, tempat seperti Lorodan Semar dan Bukit Pandang di Kayen, serta Pantai Kertomulyo Trangkil, sepi peminat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Warsiti, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Tambakromo, menilai banyak objek wisata yang sebenarnya memiliki daya tarik, namun belum disentuh tata kelola yang baik oleh pemerintah.
“Karena itu sebenarnya (potensi wisata) bagus. Tapi memang saat ini kurang diminati masyarakat, karena memang masih banyak objek wisata yang bagus. Katakanlah tempatnya itu luas, menarik, pengunjung bisa menikmati suasana, disana memang belum,” ungkap Warsiti kepada wartawan, Senin lalu.
Desakan ini muncul seiring dengan kebijakan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang tengah berupaya mengembalikan eksistensi sektor pariwisata yang lesu beberapa tahun terakhir. Warsiti menegaskan, sektor wisata adalah salah satu mesin ekonomi yang bisa menambah pundi-pundi PAD tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak dan retribusi.
“Sebetulnya harus ada gagasan karena di Pati ini (potensi wisata) bagus asal kita bisa mengemasnya. Itu menjadi PR Pemkab kalau bisa dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk mengembangkan wisata,” tutup Warsiti.
Dengan adanya pembenahan, Warsiti berharap objek wisata lokal tak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang edukasi bagi pelajar. Hal ini dinilai strategis di tengah wacana pembatasan study tour ke luar daerah. Jika destinasi lokal tertata rapi, sekolah tidak perlu lagi bepergian jauh untuk memberikan pengalaman belajar di lapangan.
Selain itu, pengembangan wisata diyakini akan mendongkrak perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi. “Langkah ini sangat tepat untuk mendongkrak perekonomian dan UMKM lokal,” ujar Warsiti.
Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) kini diminta bergerak cepat. Warsiti mendorong agar anggaran dari APBD segera dialokasikan secara konkret untuk pengembangan wisata yang masih belum tertata. Jika tidak, bukan hanya potensi PAD yang hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi lokal. (ADV – Mantranews.id)