SEMARANG — Ratusan ribu warga di Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau 2026. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 184.643 jiwa atau 61.139 kepala keluarga terdampak kekeringan. Mereka tersebar di 148 desa yang berada di 83 kecamatan pada 25 kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, PMI, TNI-Polri, dan sektor swasta telah mengirimkan 6,8 juta liter air bersih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.853.800 liter berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng dan APBD kabupaten/kota. Sisanya, 1.951.500 liter, merupakan dukungan dari program CSR, PMI, dan TNI-Polri.
Tiga daerah dengan distribusi air bersih terbanyak adalah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara. Hingga 24 Juli 2026, sebanyak 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengklaim ketersediaan air bersih masih mencukupi. Dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD kabupaten/kota, masih tersisa sekitar 40 juta liter.
“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD Kabupaten/Kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” beber Bergas, Senin (27/7/2026).
Selain kekeringan, BPBD mencatat lonjakan kasus kebakaran selama musim kemarau. Dalam periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026 terjadi 275 kasus kebakaran. Rinciannya, 56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran gedung dan rumah.
Menurut Bergas, lahan tebu menjadi kawasan yang paling banyak terdampak karhutla. Kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp607 juta, sedangkan kebakaran gedung dan rumah menimbulkan kerugian sekitar Rp27 miliar.
“Karhutla ini paling banyak terdampak itu lahan, utamanya lahan tebu. Jumlah kerugian karhutla Rp607 juta, kerugian kebakaran gedung dan rumah sampai Rp27 miliar. Karhutla ini yang perlu diantisipasi oleh daerah,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh kepala daerah memperkuat mitigasi dampak musim kemarau. Langkah yang diminta mencakup pemetaan wilayah rawan hingga percepatan distribusi bantuan air bersih.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya,” kata Luthfi saat rapat pengendalian operasional kegiatan (POK) bersama seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD di kantornya.
Luthfi menambahkan, upaya mitigasi juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian. Target produksi padi Jawa Tengah pada 2026 harus tetap tercapai. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait bantuan pompa air.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim,” kata Luthfi.