REMBANG — Pemerintah Kabupaten Rembang tidak hanya berhenti pada tahap mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan ke pemerintah pusat. Bupati Harno memastikan usulan tersebut terus dikawal hingga mendapat kepastian anggaran melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Langkah itu ditempuh setelah Harno melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, beserta jajarannya di Jakarta.
Dari pertemuan tersebut, sejumlah paket pembangunan jalan di Rembang dinilai memiliki peluang besar untuk mendapatkan intervensi anggaran pusat. Harno menyebutkan beberapa ruas yang masuk proyeksi penerima manfaat program tersebut.
“Prediksi masuk termasuk pembangunan Banyuurip-Gunem dan Banyuurip-Jape,” ujarnya, Senin (24/8/2026).
Selain dua ruas itu, wilayah timur Rembang juga disebut berpeluang mendapat perhatian. Pemerintah kabupaten memproyeksikan adanya pelebaran Jalan Lodan Wetan menuju Bonjor serta pemeliharaan berkala di ruas Kalipang-Lodan Wetan.
Harno menegaskan bahwa pengawalan langsung terhadap usulan ini merupakan langkah yang disengaja. Ia tidak ingin usulan yang telah disampaikan hanya menjadi dokumen tanpa kepastian tindak lanjut.
“Kita ingin memastikan usulan yang sudah disampaikan itu bagaimana kepastiannya. Jangan hanya mengusulkan, tetapi harus kita kawal,” tegasnya.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebutuhan infrastruktur di daerah mendapat prioritas pendanaan. Hal ini dinilai krusial mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski sejumlah ruas sudah diproyeksikan, Harno mengakui belum semua paket usulan bisa diumumkan secara rinci. Pemerintah kabupaten masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.
“Yang lain-lain menunggu keputusan bulan November mendatang,” ujarnya.
Sambil menunggu hasil tersebut, Pemkab Rembang akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mematangkan detail usulan yang telah disampaikan.
Perbaikan infrastruktur jalan ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Kondisi jalan yang baik diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa antarwilayah.
Harno menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang terus didorong pemerintah daerah. Ia berharap seluruh usulan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pusat.
“Kita terus bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, usulan-usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Rembang bisa mendapatkan dukungan anggaran,” pungkasnya.