Massa yang datang Selasa pagi adalah tindak lanjut aksi tiga hari sebulan lalu. Kala itu, mereka memberi tenggat satu bulan kepada Gubernur Ahmad Luthfi untuk merespons tuntutan.
Koordinator Umum Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengingatkan hal itu saat ditemui di lokasi aksi. "Sebulan yang lalu kita sudah aksi di sini selama tiga hari dan memberikan waktu satu bulan kepada Gubernur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan dulur-dulur Jateng Guyub," ujarnya.
Kedatangan massa Selasa ini difokuskan untuk meminta audiensi dengan Pemprov Jateng, bukan sekadar unjuk rasa. Joko menegaskan, aksi sebelumnya telah memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja.
Tuntutannya meliputi penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat, penyelesaian konflik agraria, perbaikan sektor pendidikan, dan pembenahan infrastruktur di berbagai daerah.
Persoalan lingkungan menjadi sorotan utama dalam aksi kali ini. Joko, yang berasal dari kawasan Pegunungan Kendeng, menyampaikan kekhawatiran atas aktivitas tambang yang kian masif di Rembang.
"Kalau saya pribadi memang dari Pegunungan Kendeng. Kendeng itu dikepung oleh banyak tambang. Terutama kalau saya dari Rembang, Rembang itu saat ini darurat tambang," jelasnya.
Kondisi itu disebutnya sudah mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada lingkungan serta kehidupan warga. Tambang ilegal yang menjamur berpotensi memicu persoalan agraria dan kerusakan ekologi yang lebih luas.
Joko mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap tambang yang melanggar aturan. Menurutnya, penghentian tambang ilegal adalah langkah paling konkret yang bisa dieksekusi.
"Kalau memang di Jawa Tengah ini banyak tambang-tambang ilegal, seharusnya segera dihentikan. Itu contoh yang paling nyata dan paling mudah, karena melanggar aturan. Tapi faktanya sampai hari ini menjamur semua tambang di Jawa Tengah," imbuhnya.
Mengenai rencana Gubernur Ahmad Luthfi turun ke lapangan, Joko menyatakan belum ada jadwal yang diterima masyarakat. Ia berharap orang nomor satu di Jateng itu bisa menyempatkan diri datang ke Kendeng.
"Sampai hari ini belum ada jadwal. Mudah-mudahan besok-besok mau datang untuk melihat lokasi langsung," pungkasnya.
Aksi ini menjadi catatan bagi Pemprov Jateng karena tuntutannya menyangkut hajat hidup warga di banyak daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur soal jadwal audiensi maupun peninjauan lapangan.