SEMARANG — Program cashback senilai Rp 50.000 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai Afif sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, insentif tersebut perlu disertai penyebaran informasi yang merata agar tidak hanya diketahui sebagian wajib pajak.
Berdasarkan keterangan Bapenda Jawa Tengah, ada lima penerima reward setiap hari selama periode program. Tiga penerima untuk pembayaran pajak tahunan dan dua penerima untuk pajak lima tahunan.
Program ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan kendaraan terdaftar di Jawa Tengah. Pembayaran dilakukan langsung di Samsat Induk, tepat pada atau sebelum tanggal jatuh tempo.
Wajib pajak wajib membawa KTP asli dengan identitas sesuai STNK. Transaksi harus berhasil, dan penerima belum pernah memperoleh reward dalam program yang sama.
Afif menilai sosialisasi tidak cukup lewat kanal informasi pemerintah dan media sosial. Informasi perlu diperluas melalui kantor Samsat, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga komunitas masyarakat.
"Jangan sampai program yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat justru tidak diketahui oleh sebagian wajib pajak karena keterbatasan informasi. Pemerintah harus memastikan sosialisasinya menjangkau masyarakat perkotaan maupun perdesaan," kata Afif.
Afif juga mendorong penguatan edukasi mengenai peruntukan pajak yang dibayarkan masyarakat. Kesadaran membayar pajak, menurutnya, akan lebih kuat bila warga mengetahui manfaat dan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.
Ia merujuk Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan itu menyebut hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
"Jangan sampai masyarakat hanya diminta untuk taat membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai ke mana uang pajak tersebut dialokasikan," ujar Afif.
Ia meminta pemerintah menyampaikan besaran penerimaan pajak, alokasi anggaran, program yang dibiayai, hingga hasil pembangunan yang telah direalisasikan. Informasi itu perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik.
Afif menilai pemberian cashback sebaiknya menjadi bagian dari strategi lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif berfungsi sebagai stimulus, tetapi keberlanjutan kepatuhan ditentukan kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Jateng terus meningkatkan kemudahan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, sosialisasi yang masif dan transparansi anggaran akan saling menguatkan agar program reward tidak berhenti sebagai seremonial belaka.