SEMARANG — Penetapan UMP Jawa Tengah 2027 itu diumumkan Gubernur Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026), setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Dari unsur pengusaha, pembahasan diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
"Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen," kata Luthfi.
UMP Jateng 2027 ditetapkan Rp 2.655.454. Angka itu naik Rp 328.068 dibanding UMP 2026 yang berada di Rp 2.327.386,07.
Persentase kenaikan tahun ini terbilang mencolok. Pada 2026, UMP Jateng hanya naik 7,28 persen — hampir setengah dari kenaikan 2027.
Luthfi menyebut penetapan besaran upah minimum melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Empat unsur yang terlibat: pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta pakar dan akademisi.
Keterlibatan Apindo dan Kadin sebagai wakil pengusaha menjadi bagian dari proses tersebut. Pembahasan ini menentukan angka final yang berlaku bagi pekerja di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kenaikan 14,10 persen pada 2027 menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2017–2026, persentase kenaikan UMP Jateng bergerak antara 0,78 persen hingga 8,71 persen.
Pada 2022, kenaikan UMP Jateng sempat nyaris stagnan di 0,78 persen. Tahun berikutnya naik 8,01 persen, lalu melandai ke 4,02 persen pada 2024.
UMP menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bagi pengusaha, nominal baru ini menambah komponen biaya tenaga kerja pada 2027.
Besaran UMP tidak otomatis berlaku untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama. Upah mereka mengikuti struktur dan skala upah yang disusun masing-masing perusahaan.
Pemerintah provinsi belum merinci jadwal penerapan dan mekanisme pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap nominal baru tersebut.