UNGARAN — Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang memetakan potensi kerawanan persaingan dalam proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Penandatanganan Pakta Integritas SPMB di Aula Disdikbudpora pada Jumat, 8 Mei 2026.
Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, M Taufiqur Rahman, mengungkapkan adanya perubahan teknis yang cukup signifikan pada pelaksanaan SPMB 2026. Perubahan tersebut menyasar jalur prestasi yang selama ini menjadi salah satu pintu masuk favorit calon siswa.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya jalur ini hanya mengacu pada akumulasi nilai rapor dan kepemilikan piagam penghargaan, kini skemanya ditambah dengan instrumen baru. Calon siswa diwajibkan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai syarat tambahan.
“Sementara jalur domisili atau zonasi penerapannya masih seperti tahun sebelumnya,” jelas Taufiq saat memaparkan teknis pelaksanaan kepada para pemangku kepentingan pendidikan di Bumi Serasi.
Berdasarkan data statistik pendidikan tahun ini, jumlah lulusan SD dan MI di Kabupaten Semarang mencapai 15.474 siswa. Di sisi lain, total daya tampung yang tersedia di jenjang SMP dan MTs mencapai 16.576 kursi, yang berarti terdapat kelebihan kuota secara akumulatif.
Namun, Taufiq menekankan bahwa angka surplus tersebut tidak menjamin kelonggaran persaingan di semua titik. Konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri yang ada di lokasi tersebut.
“Wilayah Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas perkiraannya menjadi titik persaingan paling ketat karena jumlah calon siswa tinggi, sementara SMP negeri yang tersedia terbatas,” tambahnya. Sebaliknya, tingkat persaingan di wilayah pinggiran diprediksi akan jauh lebih longgar.
Menanggapi potensi persaingan panas di wilayah perkotaan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta seluruh panitia dan kepala sekolah untuk menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan transparan tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Saya pastikan ada asas keterbukaan dan keadilan. Tidak ada titip-titipan, tidak ada pungli, apalagi permainan lain. Semua harus fairplay melaksanakan aturan yang ada,” tegas Ngesti Nugraha.
Selain jenjang SMP, Disdikbudpora juga mencatat kesiapan daya tampung untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 23.165 kursi. Angka ini jauh melampaui jumlah lulusan TK dan RA tahun ini yang tercatat sebanyak 13.865 anak. Pemerintah optimistis kuota SD akan tetap terpenuhi karena ijazah TK bukan merupakan syarat wajib untuk mendaftar ke jenjang sekolah dasar.