JAWA TENGAH — Rencana ini diungkapkan Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta awal Februari 2026. Ifan, sapaan akrabnya, menyebut Sinewara akan menjadi pilot project bioskop negara yang nantinya bisa ditiru oleh pemerintah daerah. PFN membuka peluang bagi pemda untuk ikut menjadi pemegang saham dalam pengembangan bioskop serupa di wilayah masing-masing.
Konsep yang diusung Sinewara berbeda dari bioskop komersial pada umumnya. PFN menyebut bioskop ini akan mengusung konsep eksklusif dengan fokus menayangkan film-film lokal. Langkah ini sekaligus menjawab keluhan pelaku industri kreatif yang kerap kesulitan mendapatkan layar untuk karya mereka.
Praktisi budaya dan ekonomi kreatif, Harry Waluyo, menilai kehadiran Sinewara tidak bisa disamakan dengan bisnis bioskop komersial seperti Cinema XXI atau CGV. Menurut mantan Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media Kemenparekraf ini, persaingan sesungguhnya kini bukan lagi antar bioskop, melainkan melawan platform over the top (OTT) seperti Netflix yang berbasis digital.
"Sebenarnya sekarang persaingannya itu bukan bioskop, sudah over the top, yang menggunakan digital," kata Harry kepada Katadata, Rabu (19/8).
Harry memahami niat baik pemerintah menghadirkan bioskop negara. Sebab, mekanisme pasar di bioskop komersial sangat ketat. Jika jumlah penonton tidak memenuhi target dalam periode tertentu, film bisa langsung diturunkan dari layar. Kondisi ini menyulitkan karya-karya pelaku kreatif yang belum punya basis penggemar luas.
"Ketika pemerintah niatnya baik supaya karya itu bisa ditampilkan di bioskop, tapi sekali lagi ini bukan hanya niat baik, kita juga bersaing dengan kualitas," ujarnya.
Harry menyarankan Sinewara berperan sebagai ruang inkubasi bagi pembuat film untuk menguji respons pasar sebelum karya mereka masuk ke persaingan yang lebih luas. Ia menganalogikan konsep ini dengan pembinaan desainer lokal yang pernah dilakukannya saat menjabat di Kemenparekraf.
"Jadi ini semacam inkubasi kalau saya melihatnya. Menyiapkan," kata Harry.
Dengan model ini, Sinewara bisa menjadi tempat testing the water—menguji apresiasi penonton di tingkat lokal terhadap sebuah karya. Film yang ditayangkan tidak berhenti di pasar lokal, melainkan menjadi proses mematangkan karya sekaligus membangun kepercayaan diri sineas sebelum menembus pasar nasional dan internasional.
"Ini marketnya kalau di bioskop lokal sekiranya seperti apa apresiasinya, untuk komunitas di lokal setempat," ujarnya.
Harry menegaskan Sinewara tidak harus meniru model bisnis bioskop komersial. Justru sebaliknya, bioskop negara ini bisa menyasar segmen yang belum menjadi fokus utama jaringan bioskop besar.
"Segmennya bukan komersial. Kalau yang komersial kan persaingannya sudah sangat ketat," katanya.
Meski begitu, status sebagai proyek pemerintah tidak membuat Sinewara bebas dari tantangan bisnis. Harry mengingatkan pengelola tetap harus memikirkan aspek harga, kualitas, pelayanan, hingga biaya operasional. Sebuah bioskop tetap membutuhkan biaya listrik, pemeliharaan fasilitas, dan tenaga kerja.
"Kalau kita bicara unit cost antara penerimaan dan pengeluaran, kalau misalnya ini tidak menutup biaya operasional, kalau tidak komersial, dari mana pemasukannya?" ujarnya.
Karena itu, Sinewara perlu memiliki nilai tambah yang membedakannya dari pemain yang sudah ada. Nilai itu bisa berasal dari segmen penonton, jenis film yang ditayangkan, lokasi, hingga fungsinya sebagai bagian dari ekosistem pengembangan film nasional. Dukungan pemerintah terhadap bioskop ini ditempatkan sebagai upaya mengembangkan potensi pelaku kreatif secara bertahap—dari tingkat daerah, nasional, hingga berpeluang masuk pasar internasional.
Kehadiran Sinewara menjadi angin segar bagi industri perfilman nasional yang selama ini didominasi jaringan bioskop swasta. Dengan jumlah layar yang masih terbatas di Indonesia, bioskop negara ini bisa menjadi alternatif bagi karya-karya lokal untuk bernapas dan berkembang.