SLAWI — Keluhan petani di Dapil I Kabupaten Tegal soal pupuk bersubsidi yang sulit diakses kembali mengemuka. Mereka menilai biang keroknya bukan sekadar stok langka, tetapi data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang tidak akurat. Akibatnya, bantuan yang seharusnya meringankan biaya produksi—mulai dari pupuk, bibit, hingga alat mesin pertanian (alsintan)—kerap meleset dari sasaran.
Persoalan ini disampaikan warga saat agenda reses anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PKB, A. Jafar. Selain pupuk, mereka juga menyoroti distribusi alsintan dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi pertanian di wilayah tersebut.
Bagi petani di Dapil I, pupuk bersubsidi ibarat barang yang ada tetapi sulit dijangkau. Saat musim tanam tiba, kepastian mendapatkan pupuk menjadi taruhan utama produktivitas. Jika data penerima salah, maka pupuk yang sudah dialokasikan pemerintah tidak sampai ke tangan yang berhak.
Jafar menegaskan, verifikasi data CPCL harus dilakukan secara cermat di lapangan. "Jangan sampai petani yang memang menggarap lahan justru tidak masuk data, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah mendapatkan bantuan. CPCL harus diverifikasi secara benar di lapangan," tegasnya kepada wartawan, Minggu (30/8).
CPCL merupakan daftar nama petani atau kelompok tani beserta alamat dan rincian lokasi lahan yang diusulkan untuk menerima program bantuan pemerintah. Data ini menjadi dasar penyaluran berbagai program, mulai dari bantuan alsintan, bibit, pupuk, hingga pembangunan sarana pertanian.
Ketika data tersebut tidak akurat, seluruh program yang bergantung padanya ikut terganggu. "Intinya sederhana, bantuan pemerintah harus sampai kepada petani yang memang membutuhkan. Jangan hanya mengandalkan data di atas kertas. Kondisi riil di lapangan harus menjadi pertimbangan utama," ujar Jafar.
Di luar soal pupuk, petani juga mendesak pemerataan bantuan alsintan. Keberadaan alat pertanian dinilai mampu memangkas biaya produksi dan membuat pekerjaan di sawah lebih efisien. Sementara itu, kondisi jaringan irigasi yang memburuk juga menjadi sorotan karena berdampak langsung pada pasokan air ke lahan garapan.
Desakan ini menjadi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Pembenahan data CPCL diharapkan segera dilakukan sebelum musim tanam berikutnya tiba, agar program bantuan tidak lagi salah sasaran dan petani benar-benar merasakan manfaatnya.