JAWA TENGAH — Pemerintah Kabupaten Balangan melalui DKP3 memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang ditujukan untuk pelaku usaha pertanian, khususnya pengusaha penggilingan padi. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan energi dari pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan dan mendukung kelancaran produksi padi di daerah tersebut.
Fokus Pengawasan di Titik Distribusi
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kabupaten Balangan, Dewi Diniati, menyatakan pengawasan dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan enumerator kecamatan. Mereka bertugas memantau aktivitas pendistribusian di SPBU Rica, titik penyaluran utama untuk sektor pertanian.
“Para enumerator kecamatan kita terjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya yang diperuntukkan bagi usaha penggilingan padi,” ujar Dewi, Jumat (28/8/2026).
Kehadiran petugas di lokasi diharapkan membuat pengawasan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif. Mereka dapat memantau secara langsung kondisi dan aktivitas para penerima BBM bersubsidi.
Mencegah Praktik Penimbunan dan Penjualan Kembali
Pengawasan ini tidak hanya memastikan BBM diterima oleh pihak yang berhak. Lebih dari itu, DKP3 ingin mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan seperti pelangsiran, penimbunan, hingga penjualan kembali BBM bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
“Yang kita harapkan adalah BBM bersubsidi ini benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha penggilingan padi. Karena itu, pengawasan di lapangan penting dilakukan secara rutin,” jelasnya.
Usaha penggilingan padi memiliki peran vital dalam rantai pasok pertanian, terutama dalam mengolah hasil panen petani. Ketersediaan bahan bakar menjadi faktor krusial agar mesin penggiling dapat beroperasi dan produksi tidak terhambat.
Data Lapangan untuk Evaluasi Kebijakan
Melalui pengawasan enumerator, DKP3 Balangan juga mengumpulkan informasi kondisi terkini di lapangan. Data ini menjadi bahan evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan subsidi ke depan.
“Dengan adanya pengawasan langsung ini, kita bisa mengetahui kondisi di lapangan dan memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Harapannya, subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertanian, khususnya penggilingan padi,” katanya.
Program ini merupakan komitmen Pemkab Balangan menjaga agar pemanfaatan BBM bersubsidi berlangsung tertib. Masyarakat yang merasa berhak namun mengalami kendala akses dapat menghubungi DKP3 setempat untuk klarifikasi lebih lanjut.
