Bansos September 2026: 1.400 KPM Kena Judi Online Ditangguhkan, PKH-BPNT Tetap Cair 80 Persen

JAWA TENGAH — Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan realisasi penyaluran bansos triwulan ketiga 2026 telah mencapai di atas 80 persen dari total kuota nasional sebanyak 18,3 juta KPM. Namun, di tengah proses penyaluran tersebut, terdapat ribuan penerima yang statusnya terpaksa ditangguhkan lantaran terindikasi aktivitas judi online (judol).

Modus Judi Online dan Dampaknya pada Penerima

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pendalaman data dilakukan secara cermat di lapangan. Hal ini untuk memastikan apakah transaksi judol tersebut dilakukan langsung oleh penerima manfaat atau oleh anggota keluarga lainnya.

Dari hasil penelusuran, ditemukan pola umum: rekening penerima bantuan atas nama ibu rumah tangga, tetapi penyalahgunaan akun atau rekening untuk judi dilakukan oleh suami atau anak. Kasus ini menjadi perhatian serius karena bansos seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga.

Prosedur Sanggah bagi KPM yang Keberatan

Kemensos tidak menutup mata atas kemungkinan kekeliruan data. Bagi masyarakat yang bansosnya ditangguhkan namun merasa tidak sesuai dengan kondisi faktual, tersedia jalur penyanggahan. Proses ini melibatkan pemerintah desa atau kelurahan serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh warga untuk mengajukan klarifikasi:

1. Datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.
2. Ajukan sanggahan kepada petugas pendamping sosial.
3. Tanda tangani berita acara klarifikasi dengan mengisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat.
4. Petugas akan mengunggah berita acara ke sistem SIKS-NG.
5. Dinas sosial kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan.
6. Jika klarifikasi sesuai, dinas sosial membuat surat pernyataan untuk diunggah ke SIKS-NG.
7. Petugas Kemensos melakukan persetujuan akhir (approval).

Kapan Status Kepesertaan Dipulihkan?

Status kepesertaan bansos dapat dipulihkan apabila hasil verifikasi menunjukkan penerima masih memenuhi persyaratan. Proses pemulihan ini mengikuti hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku di Kemensos.

Mekanisme ini memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan haknya hanya karena kesalahan teknis atau penyalahgunaan oleh oknum anggota keluarga. Namun, warga juga perlu memahami bahwa proses verifikasi membutuhkan waktu karena dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan tata cara sanggah dapat diakses melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing atau kantor dinas sosial setempat.