PEMALANG — Pemprov Jateng bersama PT Jamkrida Jateng menyiapkan skema asuransi pertanian untuk memproteksi 10 ribu hektare lahan sawah yang berisiko gagal panen (puso) akibat kekeringan. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, program ini dirancang agar petani terdampak tidak terjebak pinjaman online maupun rentenir saat memulihkan modal tanam.
Pernyataan itu disampaikan saat gubernur berdialog dengan kelompok tani seusai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9/2026). “Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso,” kata Luthfi.
Data Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng mencatat, ada 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi di provinsi ini. Untuk sawah tadah hujan, Pemprov Jateng mengandalkan irigasi perpompaan dan perpipaan. Sedangkan sawah irigasi dioptimalkan lewat jaringan irigasi tersier.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga produktivitas padi. “Kita juga upayakan menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi,” ucapnya.
Luthfi mengingatkan, petani yang tanamannya puso tidak perlu panik mencari pinjaman. “Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada,” tegasnya.
Selain jaminan asuransi, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jateng telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan bantuan benih. Bantuan disalurkan lewat beberapa skema setelah ada laporan dan hasil verifikasi lapangan.
Dalam dialog itu, perwakilan kelompok tani Pemalang menyampaikan sejumlah persoalan. Mulai dari pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kerusakan jalan usaha tani, sampai usulan bantuan benih padi yang lebih baik.
Menanggapi hal itu, Luthfi berjanji pengerukan sedimentasi sungai dan saluran irigasi akan diusulkan dalam anggaran 2027. Sementara itu, perbaikan jalan usaha tani masuk prioritas dan segera ditindaklanjuti. “Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait, termasuk bupati-walikota,” tandasnya.