KENDAL — Kegiatan Bersatu Siaga (Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga) di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, menjadi ajang warga menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah daerah. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari hadir bersama sejumlah OPD untuk menanggapi satu per satu aspirasi yang muncul.
Keluhan warga mencakup normalisasi Sungai Penut, hama tikus yang mengancam lahan pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, revitalisasi sekolah, hingga usulan pembangunan gedung TK dan perpustakaan.
Untuk persoalan normalisasi Sungai Penut, Bupati Tika menyatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Kendal. Alat berat yang dibutuhkan saat ini masih digunakan di sejumlah sungai lain.
"Alhamdulillah untuk normalisasi Sungai Penut di Banyuurip ini kebetulan mendapatkan alokasi dari APBD Kabupaten Kendal. Insyaallah alat beratnya masih dipakai di Sungai Aji, kemudian Sungai Kendal, setelah itu nanti ke Kali Penut," jelasnya.
Bupati Tika menyampaikan bahwa sebagian jalan rusak yang disampaikan warga merupakan kewenangan pemerintah desa setempat. Pemkab Kendal masih menunggu rencana penyusunan regulasi terkait bantuan keuangan khusus kepada desa.
"Sebagian besar tadi yang disampaikan adalah jalan yang menjadi kewenangan desa. Sehingga kami masih menunggu rencana penyusunan regulasi terkait bantuan keuangan khusus kepada desa," ujarnya.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah telah memberikan dukungan pengairan lahan di Banyuurip. Dua kelompok tani setempat sudah mendapatkan bantuan irigasi pertanian.
Untuk mengatasi serangan hama tikus, Dinas Pertanian dan Pangan Kendal akan melakukan gerakan pengendalian (gerdal).
"Untuk pertanian, terkait irigasi alhamdulillah di Banyuurip sudah ada dua kelompok yang mendapatkan bantuan. Untuk hama tikus nanti Dinas Pertanian akan melakukan gerakan pengendalian," bebernya.
Aspirasi di bidang pendidikan akan melalui pengecekan dan pengusulan terlebih dahulu. Pemkab Kendal akan menelusuri apakah usulan revitalisasi sekolah serta pembangunan gedung TK dan perpustakaan sudah masuk dalam Musrenbang dan terinput dalam sistem perencanaan.
"Nanti kami akan usulkan segera. Termasuk untuk pembangunan TK, nanti kami cek apakah sudah masuk Musrenbang, apakah sudah terinput atau belum. Kalau sudah, nanti akan segera kami upayakan di 2027," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal Alfebian Yulando menyatakan sebagian besar aspirasi warga Banyuurip telah mendapatkan jawaban dari Pemkab Kendal. Menurutnya, sekitar 80 persen aspirasi bisa terjawab dan terealisasi, baik pada 2026 maupun 2027.
"Alhamdulillah aspirasi yang disampaikan warga Banyuurip sekitar 80 persen bisa terjawab dan terealisasi, baik pada 2026 maupun 2027," kata Febi.
Ia menyebut persoalan warga Banyuurip hampir sama dengan desa lain, mulai dari banjir, lingkungan, infrastruktur, penerangan jalan umum, hingga kebutuhan gedung dan fasilitas pendidikan. Sebagian besar persoalan itu sudah masuk dalam perencanaan OPD terkait.
"Semua desa memiliki permasalahan masing-masing. Persoalannya hampir sama. Namun persoalan-persoalan itu tadi sudah ada dalam perencanaan OPD terkait. Jadi sekitar 80 persen bisa terjawab. Yang belum ada hanya yang terhubung dan menjadi kewenangan provinsi," jelasnya.
Febi menilai kegiatan Bersatu Siaga efektif menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Warga bisa menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus memperoleh tanggapan dari pemerintah.
Ia menyebut Kepala Kejaksaan Negeri setempat turut mengapresiasi kegiatan tersebut karena warga dapat langsung menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan dari Bupati.
"Harapannya ini bisa berkelanjutan sehingga persoalan yang ada di desa bisa langsung didengar dan ditangani," pungkasnya.