JAWA TENGAH — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkap strategi melobi negara Afrika agar mau memasok minyak mentah ke Indonesia, dengan memanfaatkan kedekatan personal. Langkah itu ditempuh karena tekanan geopolitik di Timur Tengah mengancam jalur distribusi impor minyak RI. Pemerintah kini memburu sumber pasokan alternatif demi menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menuturkan pengalamannya melobi sejumlah negara agar bersedia mengirim minyak mentah ke Indonesia. Dalam forum di Djakarta Theatre, Jakarta, Senin (12/10/2026), ia menyebut pendekatan humanis jadi kunci, terutama saat berhadapan dengan negara-negara Afrika.
Bahlil mengaku memakai kedekatan personal sebagai pintu masuk negosiasi. Menurutnya, pendekatan itu lebih efektif dibanding gaya diplomasi formal yang biasa dilakukan negara-negara Barat.
"Lobi minyak di Afrika, untung saja kali ini, orang Afrika itu kulitnya sama dengan saya. Jadi pada saat saya lobi dengan mereka, saya bilang kita ini saudara gitu," ujar Bahlil.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, hingga Arab Saudi membuat arus logistik minyak dunia kian rentan. Bahlil menilai situasi itu sulit diprediksi siapa pun.
"Ramalan kita, bahwa geopolitik ketegangan antara Iran, Amerika, Israel dan sekarang masuk, Haiti juga masuk ke Arab Saudi, ini akan semakin memperparah arus logistik dan ketahanan energi dunia. Tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan," kata dia.
Dampaknya terasa pada pasokan impor Indonesia. Sebelumnya, sekitar 23 persen minyak mentah RI dipasok melalui Selat Hormuz. Kini jalur itu terganggu, sehingga pemerintah wajib mencari sumber pengganti.
"Makanya Menteri ESDM, tidak bisa tidur terlalu panjang karena lobi minyak di mana-mana," ujarnya berkelakar.
Di tengah kesulitan pasokan, Arab Saudi justru memangkas harga jual resmi atau OSP minyak mentahnya untuk pasar Asia pada November 2026. Berdasarkan dokumen penetapan harga yang dirilis 5 Oktober 2026, Saudi Aramco menetapkan OSP sebesar US$ 5 per barel di bawah rata-rata harga Oman dan Dubai, turun US$ 3 dari bulan sebelumnya.
Potongan harga itu menjadi yang terbesar sejak Juni 2020, menurut data Reuters. Kebijakan tersebut berlawanan dengan prediksi survei Reuters yang semula memperkirakan kenaikan OSP sebesar US$ 3 per barel. Saudi Aramco bahkan memangkas lebih dalam, yakni US$ 5 per barel, untuk jenis Arab Medium dan Arab Heavy yang dijual ke Asia.
Bahlil membuka peluang Indonesia menyerap minyak diskon tersebut. Namun ia menegaskan keputusan akhir tetap bergantung pada harga dan kesesuaian regulasi.
"Intinya begini, bagi kita adalah dari manapun sumber minyaknya, selama itu efisien untuk kebaikan negara, dan tidak melanggar aturan, maka itu akan menjadi prioritas negara," kata Bahlil.
Bagi konsumen dalam negeri, perburuan sumber impor ini menentukan stabilitas pasokan bahan bakar dan harga di SPBU. Kilang Pertamina membutuhkan pasokan minyak mentah yang stabil untuk mengolah BBM, sementara kebutuhan energi nasional terus berjalan tanpa jeda.
Jika lobi ke negara-negara Afrika dan opsi diskon Arab Saudi berbuah, pemerintah punya ruang lebih lebar menekan biaya impor. Sebaliknya, kegagalan mengamankan pasokan alternatif berisiko menambah tekanan pada APBN lewat subsidi dan kompensasi energi.
Posisi Indonesia sebagai importir minyak membuat diplomasi energi jadi pekerjaan harian. Bahlil menyebut peran Menteri ESDM kini menuntut jam kerja panjang karena harus bernegosiasi ke banyak negara sekaligus.
Yang jelas, keputusan membeli dari Afrika atau Arab Saudi tidak semata soal harga. Ada pertimbangan logistik, kualitas minyak yang cocok dengan kilang domestik, hingga risiko politik di negara asal. Semua itu menentukan seberapa cepat Indonesia bisa mengunci pasokan untuk bulan-bulan mendatang.