JAWA TENGAH — Kepala BRIN Prof Arif Satria menawarkan Muhammadiyah menjadi mitra strategis percepatan transisi energi Indonesia, memanfaatkan jaringan perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, dan pesantren yang dimilikinya. Tawaran itu muncul karena bauran energi terbarukan nasional baru mencapai 15,75 persen pada 2025, jauh tertinggal dari India yang kapasitas terpasangnya menembus 250,52 GW. Kolaborasi riset dan teknologi dinilai jadi kunci agar transisi energi tidak berhenti di kebijakan, tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.
Arif Satria menegaskan percepatan transisi energi tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan investasi industri. Menurutnya, transformasi energi membutuhkan konsolidasi riset, teknologi, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil agar ketahanan ekonomi dan kesejahteraan ikut terbangun.
Pandangan itu disampaikan Arif dalam Sarasehan Nasional Executive Business Forum TV Muhammadiyah bertema "Tantangan Transisi Energi Berkeadilan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat". Forum berlangsung di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan besar, mulai dari surya, panas bumi, air, angin, hingga bioenergi. Persoalannya, kata Arif, bagaimana mempercepat pemanfaatan potensi itu lewat inovasi teknologi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Data Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional pada 2025 baru 15,75 persen, dengan kapasitas terpasang 15.630 MW. Angka itu jauh di bawah India yang kapasitas energi terbarukannya mencapai 250,52 GW pada Desember 2025 berdasarkan statistik IRENA.
"Jarak" sebesar itu, menurut Arif, menunjukkan masih besarnya ruang percepatan yang harus dikejar Indonesia. Ia juga memaparkan peluang energi berbasis sumber daya domestik, salah satunya limbah kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) yang berpotensi menghasilkan energi sekitar 1,73 GW.
Jika digabungkan dengan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit, potensinya diperkirakan menembus 3,9 GW. BRIN sendiri mengembangkan sejumlah inovasi, antara lain Renewable Natural Gas, teknologi penyimpanan gas, BESS, biofuel, dan konversi limbah menjadi energi.
Bagi Arif, transisi energi adalah bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia menuju negara maju. Pemerintah, ujarnya, membutuhkan mitra yang mampu mempertemukan riset, inovasi, teknologi, dan penerapan di lapangan.
Muhammadiyah dinilai memenuhi syarat itu. Jaringan perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, pesantren, dan amal usaha yang dimilikinya disebut punya potensi besar untuk terlibat dalam pengembangan energi terbarukan, riset terapan, dan penyiapan sumber daya manusia.
Arif menegaskan transisi energi bukan semata tanggung jawab pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dengan jejaring luas seperti Muhammadiyah bisa mempercepat penetrasi teknologi energi bersih hingga ke tingkat akar rumput.
Dari sisi kebijakan, Dr Mukhaer Pakkana menekankan keberhasilan transisi energi harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat. Investasi dan pertumbuhan industri energi, katanya, jangan sampai hanya menghasilkan keuntungan sektoral sementara kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan tertinggal.
Kritik senada datang dari Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute (ESI). Ia menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Energi, menurut Putra, belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian integral dari struktur ekonomi makro nasional.
Padahal energi menentukan daya saing industri, produktivitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Putra mengajak peserta forum mengkritisi struktur pengelolaan ketenagalistrikan, termasuk dominasi PLN, agar tata kelola, penciptaan nilai tambah, dan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian nasional lebih optimal.
Dorongan itu dinilai penting untuk mendorong transparansi dan efisiensi di sektor energi. Dengan begitu, transisi energi tidak berhenti sebagai target bauran di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat luas.