SOLO — Taj Yasin menegaskan pendataan itu berlaku di semua instansi di bawah Pemprov Jateng, bukan hanya di lingkungan sekretariat daerah. Ia meminta hasil pendataan dijadikan dasar penagihan sebelum aparatur turun ke masyarakat.
Kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tercatat 57 persen. Angka itu menempatkan Jateng di posisi terbaik kedua secara nasional.
Menurut Taj Yasin, keteladanan aparatur menentukan kepercayaan warga kepada pemerintah. Ajakan membayar pajak akan sulit diterima jika penyelenggara pemerintahan sendiri belum tertib.
"ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri," ujarnya.
Gerakan serupa diminta diterapkan di pemerintah kabupaten dan kota se-Jateng. ASN dinilai berada di posisi paling depan sebagai pelayan masyarakat.
Capaian 57 persen diapresiasi Taj Yasin. Ia menyebut tingkat kepatuhan itu sebagai salah satu indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Namun angka tersebut juga dibaca sebagai pekerjaan rumah. Optimalisasi pendapatan daerah masih terbuka lebar dari sektor pajak kendaraan.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menyebut pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah yang berperan strategis. Dana itu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat koordinasi di Hotel Mercure Solo mempertemukan pengelola pendapatan daerah dengan jajaran kewilayahan. Fokusnya menekan piutang pajak kendaraan yang belum tertagih.
Pendataan kendaraan pegawai di OPD, BUMD, dan rumah sakit provinsi menjadi langkah awal. Setelah datanya rampung, penagihan ke ASN yang menunggak bisa dijalankan berdampingan dengan pendataan wajib pajak umum.