JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan Surat Keputusan manajer koperasi sudah terbit dan sistem penggajian disiapkan Kementerian Keuangan, sehingga penempatan tinggal menunggu distribusi dari PT Agrinas Pangan.
Dudung menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026). Menurutnya, perpres yang selama ini ditunggu-tunggu itu menjadi dasar hukum bagi percepatan persiapan dan operasional koperasi desa secara tertib dan terkoordinasi.
Terbitnya payung hukum tersebut menandai peralihan fase program dari tahap pembentukan ke tahap operasional. Dua prasyarat administratif yang sebelumnya menjadi hambatan, yakni kejelasan status manajer dan kepastian penggajian, kini sudah terpenuhi.
SK Manajer dan Skema Gaji Sudah di Tangan Kemenkeu
Dudung menyebut Surat Keputusan manajer Koperasi Desa Merah Putih sudah terbit. Sistem penggajian para manajer juga telah disiapkan Kementerian Keuangan. Yang tersisa, kata dia, adalah langkah PT Agrinas Pangan untuk menempatkan manajer ke unit-unit koperasi yang siap beroperasi.
"SK dari manajer koperasi ini hari ini sudah terbit, sistem penggajian juga dari Kementerian Keuangan juga sudah ada, sehingga nanti Agrinas segera, mungkin nanti Pak Jo akan mendistribusikan kepada KDKMP yang sudah siap," ujar Dudung.
Agrinas Pangan berperan sebagai penyalur manajer ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penempatan dilakukan bertahap, bergantung pada kesiapan masing-masing unit di daerah.
Lima Komoditas Jadi Prioritas Pasokan Gerai
Selain urusan kepegawaian, pemerintah memastikan gerai koperasi yang mulai beroperasi mendapat pasokan barang berkelanjutan. Dudung mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah kelembagaan untuk mengunci rantai pasok komoditas prioritas.
Komoditas yang dibahas meliputi beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, serta kebutuhan pokok lain seperti beras. Daftar itu menyasar langsung kebutuhan rumah tangga dan petani di tingkat desa.
"Tadi sudah saya komunikasikan dengan beberapa kelembagaan, dan komoditas yang kami bahas meliputi beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, MinyaKita, dan kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan sebagainya," papar Dudung.
Rapat Koordinasi Kunci Pasokan Berkelanjutan
Rapat koordinasi yang digelar sebelum pengumuman itu bertujuan memastikan tidak ada gerai koperasi yang beroperasi tanpa pasokan. Pasalnya, ketersediaan barang menjadi penentu apakah koperasi desa mampu menarik anggota sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi pelaku usaha di daerah, masuknya koperasi desa sebagai penyalur komoditas subsidi membuka peluang sekaligus tantangan. Peluang muncul dari kebutuhan pasokan rutin dalam volume besar. Tantangannya, koperasi harus bersaing dengan toko dan pengecer yang sudah lebih dulu melayani warga.
Perpres 82/2026 sendiri mengatur tata kelola penyelenggaraan koperasi, mulai dari kelembagaan, pengelolaan usaha, hingga pengawasan. Regulasi ini melengkapi dasar pembentukan koperasi desa yang sebelumnya hanya bersandar pada instruksi presiden.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Kecepatan realisasi program kini bergantung pada dua hal: kesiapan KDKMP di lapangan dan kelancaran distribusi manajer oleh Agrinas Pangan. Daerah yang infrastruktur dan sumber daya manusianya terbatas berpotensi tertinggal dari wilayah lain.
Pemerintah belum memerinci jumlah KDKMP yang dinyatakan siap maupun total manajer yang akan ditempatkan. Dudung hanya menyebut penempatan akan menyasar unit yang sudah memenuhi syarat kesiapan.
Bagi warga desa, indikator yang paling mudah diamati adalah apakah gerai koperasi benar-benar buka, stok beras SPHP dan LPG 3 kg tersedia, serta harga jual sesuai ketentuan. Ketiga hal itu akan menentukan apakah koperasi desa diterima sebagai lembaga ekonomi baru atau sekadar proyek administratif.
