JAWA TENGAH — Kementerian ESDM memastikan tidak ada satu pun izin tambang di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, meski wilayah perairan sekitarnya masuk Wilayah Usaha Pertambangan lewat Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Penegasan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa penetapan WUP membuka pintu aktivitas tambang di situs warisan dunia UNESCO tersebut.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026. Keputusan itu menetapkan wilayah perairan di sekitar TN Ujung Kulon sebagai bagian dari WUP. Penetapan inilah yang memicu pertanyaan soal status kawasan konservasi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menegaskan, secara regulasi kewilayahan TN Ujung Kulon tertutup bagi pertambangan. Kawasan itu merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991 dan dilindungi aturan wilayah konservasi.
Dasar hukumnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten. Wilayah darat dan laut TN Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk tambang.
"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Belum Ada Satu Izin pun Terbit
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan hal serupa. Sampai sekarang tidak ada izin tambang yang dikeluarkan di wilayah perairan TN Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri. Dalam penetapan WUP, TN Ujung Kulon dikecualikan sebagai wilayah pertambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Dwi menjelaskan, WUP adalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status itu bukan izin dan bukan persetujuan untuk menambang. Sebuah wilayah harus lebih dulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) lewat lelang atau pemberian prioritas.
Setelah mengantongi WIUP, badan usaha masih wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seluruh prosesnya harus memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025.
Syaratnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.
Usulan Banten Sejak 2013
Penetapan WUP di perairan laut sekitar TN Ujung Kulon bukan hal baru. Prosesnya berjalan sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut Banten. Usulan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kembali mengajukan usulan lewat surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Sebagian wilayah perairan di sekitar TN Ujung Kulon kemudian masuk WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Penetapan itu diperbarui dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten.
Bagi warga sekitar dan pegiat konservasi, penegasan ini menutup kekhawatiran bahwa status WUP akan membuka jalan eksploitasi di habitat badak Jawa. Kementerian ESDM menyatakan komitmennya memastikan pengelolaan mineral dan batubara berjalan sesuai hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.