JAWA TENGAH — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia belum mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena kebutuhan domestik masih besar. Keputusan itu sekaligus menutup ruang lobi pihak lain dalam urusan perizinan ekspor yang berada di tangan Kementerian ESDM.
Bahlil Lahadalia menegaskan posisi pemerintah soal rencana ekspor listrik ke Singapura. Dalam acara Minerba Convex 2026 pada Senin (2/11/2026), ia menyatakan pasokan listrik nasional belum cukup untuk dibagi ke luar negeri. Pernyataan itu disampaikan di hadapan pelaku industri pertambangan dan energi yang hadir dalam forum tersebut.
Kebutuhan Listrik Dalam Negeri Masih Jadi Prioritas
Alasan utama penolakan bukan soal diplomasi, melainkan pasokan. Bahlil menyebut Indonesia masih membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan industri dan konsumsi rumah tangga.
"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada," ujar Bahlil dalam acara tersebut.
Pernyataan itu mempertegas bahwa rencana ekspor listrik ke Singapura yang sempat dibahas dalam beberapa tahun terakhir belum akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menahan pasokan untuk kebutuhan domestik ketimbang mengejar pendapatan ekspor.
Danantara Diminta Tidak Melobi soal Perizinan
Bahlil juga menyoroti potensi lobi dari pihak lain, termasuk Danantara, terkait keputusan ekspor listrik. Ia meminta agar tidak ada upaya pendekatan yang bertujuan mengubah keputusan pemerintah.
"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara," tegas Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Penegasan itu penting karena menyangkut kewenangan antarlembaga. Bahlil menempatkan persetujuan ekspor listrik sepenuhnya di ranah Kementerian ESDM, bukan di lembaga pengelola investasi.
Ia menambahkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. "Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya mendahulukan. Marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," ujarnya.
Harga Listrik Jadi Penghambat Kesepakatan
Rencana ekspor listrik ke Singapura sebenarnya bukan hal baru. Namun hingga kini belum ada kesepakatan karena harga listrik yang ditawarkan dinilai belum menguntungkan kedua pihak.
Bahlil menyatakan Indonesia tetap terbuka terhadap kerja sama ekspor listrik, dengan syarat skemanya saling menguntungkan. Persoalan harga menjadi titik krusial dalam pembahasan tersebut.
"Untuk Singapura, kita juga akan ekspor, tapi harganya juga harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Artinya, pintu ekspor tidak ditutup permanen. Pemerintah hanya menahan langkah selama belum ada kesepakatan harga yang layak bagi Indonesia.
Kerja Sama dengan Malaysia Jadi Pembanding
Sebagai perbandingan, Bahlil menyebut kerja sama kelistrikan dengan Malaysia berjalan baik. Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia, termasuk melalui pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan.
"Seperti kita melakukan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia, itu kan kita juga impor listrik dari Malaysia, PLTA kita lewat Kalimantan. Itu bagus, harganya cengli," ujarnya.
Contoh itu menunjukkan pemerintah tidak anti kerja sama lintas negara. Yang ditekankan adalah syarat harga dan manfaat yang seimbang, bukan sekadar mengejar kesepakatan.
Penutup: Penolakan ekspor listrik ke Singapura menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama, sejalan dengan posisi Bahlil yang memegang dua jabatan sekaligus di sektor energi. Bagi pelaku pasar, sinyalnya jelas: proyek ekspor listrik lintas negara baru akan berjalan jika skema harganya benar-benar menguntungkan Indonesia.
