DEMAK — Pemerintah Kabupaten Demak meminta pemilik bangunan di bantaran sungai bersiap menghadapi penertiban bertahap. Langkah tersebut menyusul kelanjutan program normalisasi sungai yang diarahkan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Demak, Nanang Tasunar David Narutomo, yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Demak, menyatakan progres normalisasi sejauh ini berjalan sesuai jadwal.
Normalisasi Bukan Sekadar Pengerukan Sedimen
Nanang menjelaskan, normalisasi tidak hanya melakukan pengerukan sedimentasi. Upaya tersebut juga bertujuan mengembalikan kapasitas sungai sesuai lebar dan fungsi semestinya.
"Kami berkoordinasi dengan BBWS untuk memastikan titik dan lebar sungai, sehingga ketika melakukan normalisasi tidak menyalahi aturan yang ada," ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Saat ini, pekerjaan normalisasi di kawasan perkotaan difokuskan pada sungai dari depan Makam Pahlawan hingga Karangmlati. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) disebut hampir selesai.
Setelah surat perintah kerja (SPK) terbit, pihak ketiga akan segera melakukan pekerjaan di lapangan.
Warga Diberi Kesempatan Bongkar Sendiri dan Ambil Material
Penertiban bangunan di bantaran sungai sudah didahului sosialisasi kepada masyarakat. Warga juga diberikan kesempatan untuk membongkar bangunan secara mandiri dan mengambil material yang masih bisa dimanfaatkan.
Namun, penanganan belum bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran daerah. Nanang menyebut penertiban akan berlanjut jika anggaran tersedia.
"Untuk yang belum memang karena pendanaan kita terbatas. Saat ini yang di perkotaan baru sungai dari depan Makam Pahlawan sampai Karangmlati. Ke depan, jika ada anggaran, akan dilanjutkan," jelasnya.
Sungai Tuntang Lama di Gebang Juga Disasar
Selain kawasan perkotaan, normalisasi juga menyasar Sungai Tuntang Lama di wilayah Gebang, Kecamatan Bonang, mulai Gebang hingga Margolindok. Tahap berikutnya direncanakan berlanjut dari Margolinduk sampai muara.
Pemkab Demak menegaskan bahwa lahan di bantaran sungai bukan tanah pribadi. Karena itu, bangunan yang berdiri di atasnya akan ditertibkan secara bertahap mengikuti kesiapan anggaran dan jadwal normalisasi.
