SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan sistem pendataan digital penuh. Agenda sepuluh tahunan ini bertujuan memotret struktur ekonomi wilayah secara akurat melalui penggunaan perangkat gawai menggantikan metode kertas konvensional.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan lapangan akan berlangsung selama empat bulan, yakni Mei hingga Agustus 2026. Langkah ini merupakan implementasi amanat undang-undang guna memperbarui data basis ekonomi yang terakhir kali diperbarui pada 2016 silam.
BPS mencatat setidaknya terdapat 4,9 juta unit usaha di Jawa Tengah yang menjadi basis data awal. Jumlah tersebut diprediksi melonjak signifikan seiring dengan masifnya pertumbuhan sektor informal dan aktivitas ekonomi berbasis digital dalam satu dekade terakhir.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, cakupan pendataan kali ini diperluas untuk menangkap fenomena ekonomi baru. Petugas tidak hanya mendatangi pabrik atau toko fisik, tetapi juga menyisir aktivitas ekonomi yang beroperasi dari dalam rumah tangga.
"Sensus ekonomi 2026 ini akan dilaksanakan di bulan Mei sampai dengan Agustus. Ini untuk mendata seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar," ujar Ali Said di Semarang.
Ali menekankan bahwa fenomena social commerce dan ekonomi kreator menjadi perhatian serius. Penjual yang menjajakan barang secara daring hingga pembuat konten di platform digital seperti YouTube dan TikTok akan masuk dalam objek pendataan.
"Misalkan ada yang jualan online di rumah, atau konten kreator seperti YouTuber dan TikToker yang menghasilkan pendapatan, itu juga akan kita data," jelasnya.
Transformasi metode menjadi poin krusial dalam pelaksanaan SE 2026. Penggunaan gawai (gadget) oleh petugas lapangan diharapkan mampu memangkas waktu pengolahan data dan meminimalisir kesalahan input yang sering terjadi pada metode manual berbasis kertas.
"Sekarang kita menggunakan gadget, jadi lebih cepat dan efisien dibandingkan sensus sebelumnya yang masih manual," ungkap Ali.
Petugas lapangan nantinya akan melakukan verifikasi langsung ke permukiman warga. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kegiatan usaha yang terlewat, terutama bisnis berskala mikro yang tidak memiliki papan nama atau kantor resmi.
Selain memotret jumlah usaha, BPS juga akan memetakan adopsi ekonomi hijau (green economy) di kalangan pelaku usaha. Instrumen sensus dirancang untuk melihat sejauh mana kegiatan ekonomi di Jawa Tengah mulai memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Guna memenuhi kebutuhan tenaga lapangan yang besar, BPS Jawa Tengah berencana membuka rekrutmen mitra statistik pada Mei 2026. Proses ini akan memprioritaskan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, khususnya mereka yang mendalami bidang statistik, ekonomi, dan kependudukan.
Keterlibatan kalangan akademisi dianggap penting untuk menjaga integritas data di lapangan. Di sisi lain, BPS juga mengandalkan peran Agen Statistik Desa sebagai ujung tombak sosialisasi di tingkat akar rumput.
"Dengan adanya agen statistik ini, diharapkan mereka bisa membantu menyukseskan sensus ekonomi 2026, termasuk dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya data," tandas Ali.
Data yang dihasilkan dari SE 2026 diproyeksikan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Pemetaan potensi ekonomi per wilayah akan memudahkan pemerintah dalam menarik investor dan menciptakan lapangan kerja baru.
"Data ini penting untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah. Dari situ bisa mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan," jelas Ali Said.
Output dari sensus ini nantinya akan menampilkan struktur ekonomi daerah secara mendalam. Informasi tersebut krusial bagi pelaku usaha untuk melihat peluang pasar serta bagi pemerintah untuk menentukan sektor mana yang memerlukan stimulus atau intervensi kebijakan khusus.