PATI — Ratusan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa menggeruduk Kantor Bupati Pati, Senin (4/5) pagi. Mereka memprotes tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinilai mencekik ekonomi masyarakat pesisir di Jawa Tengah.
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh lonjakan beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan hasil tangkapan. Nelayan menilai kebijakan energi saat ini tidak berpihak pada keberlangsungan usaha perikanan tangkap, terutama bagi armada besar.
Persoalan utama muncul bagi kapal berkapasitas di atas 30 gross ton (GT). Kapal pada kategori ini tidak lagi diperbolehkan mengakses BBM subsidi, sehingga wajib menggunakan BBM nonsubsidi yang harganya kini menyentuh Rp27.000 per liter.
Perwakilan nelayan, Eko Budiono, menegaskan bahwa nelayan pada dasarnya mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Namun, harga bahan bakar yang terlampau tinggi menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk tetap melaut secara produktif.
"Kami mendukung dan mendorong pemerintah menetapkan harga bbm khusus nelayan atau perikanan di atas 30 GT dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp13.600 atau maksimal dua kali lipat harga subsidi saat ini," kata Eko saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Pati.
Tingginya biaya solar berdampak domino pada kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK). Di wilayah Pati, sistem kerja nelayan menggunakan pola bagi hasil. Ketika biaya operasional membengkak, porsi pendapatan yang diterima ABK otomatis menyusut drastis, bahkan seringkali nihil.
Kondisi ini membuat banyak pemilik kapal memilih untuk menyandarkan armada mereka di pelabuhan. Pilihan berhenti melaut diambil guna menghindari kerugian yang lebih besar, meski konsekuensinya ribuan ABK kehilangan penghasilan harian mereka.
"Kalau tidak ada perubahan harga BBM dalam waktu dekat, kita akan aksi di Jakarta," tegas Eko. Pernyataan ini menjadi sinyal eskalasi gerakan jika tuntutan mereka di tingkat daerah tidak segera mendapat respons dari pemerintah pusat.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah telah mulai menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia mengakui bahwa kenaikan BBM nonsubsidi memukul sektor riil di pelabuhan.
Chandra menekankan bahwa intervensi pemerintah pusat sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan sekadar kepentingan pengusaha kapal. Ia menyoroti kerentanan ekonomi para ABK yang sangat bergantung pada efisiensi biaya operasional kapal.
"Saya sudah bilang ke KKP bahwa ini bukan masalah pengusaha kapalnya, tetapi berurusan dengan ABK-nya bahwa ABK di tempat kami ini adalah bagi hasil bukan gaji jadi misalkan ada kenaikan BBM dampak signifikan yang merasakan adalah temen-temen ABK, teman-teman nelayan," ujar Chandra.
Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mendampingi perwakilan nelayan jika aspirasi ini tidak kunjung mendapat tanggapan dari kementerian terkait. Chandra membuka peluang untuk membawa perwakilan massa langsung menemui pengambil kebijakan di Jakarta guna mencari titik temu harga BBM yang adaptif bagi sektor perikanan.