BREBES — Pemerintah mempercepat penanganan kemiskinan di Jawa Tengah dengan mematok target renovasi 30.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Angka ini melonjak tajam hingga empat kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya menyentuh 7.532 unit di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Kepastian kenaikan kuota tersebut disampaikan dalam peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). Proyek ini menjadi bagian dari peta jalan pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa proyek bedah rumah ini tidak boleh sekadar menjadi aktivitas konstruksi. Ia menginstruksikan agar seluruh kebutuhan material bangunan diambil dari pengusaha dan perajin lokal di wilayah Jawa Tengah agar dampak ekonominya langsung dirasakan masyarakat bawah.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” kata Maruarar di hadapan warga dan pejabat daerah di Brebes.
Langkah ini merupakan lompatan besar. Maruarar menyebutkan, pada tahun-tahun sebelumnya, distribusi bantuan perumahan belum merata secara nasional. Tercatat ada 222 kabupaten/kota yang sama sekali tidak mendapatkan alokasi. Namun, mulai 2026, ia menjamin lebih dari 500 daerah di Indonesia akan menerima bantuan serupa.
Selain bantuan stimulan berupa bedah rumah, pemerintah menyediakan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini menyasar warga yang ingin merenovasi rumah sekaligus mengembangkan unit usaha di hunian mereka tanpa terbebani bunga tinggi.
“Dari sisi demand, bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Ini program nyata Presiden Prabowo supaya rakyat bisa keluar dari jeratan rentenir,” ucap Maruarar Sirait.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut positif penambahan kuota yang sangat masif ini. Menurutnya, intervensi hunian layak adalah kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Program BSPS 2026 di Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan material dari daerah sendiri, perputaran uang dari dana APBN tersebut diharapkan tidak kembali ke pusat, melainkan mengendap dan menghidupkan pasar-pasar di pelosok Jawa Tengah.