SOLO — Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menuai keluhan di Kota Solo. Kali ini, SMPN 25 Solo melaporkan bahwa mayoritas lulusannya otomatis tersingkir dari kursi sekolah negeri karena jarak rumah mereka yang tak masuk radius zonasi sekolah tujuan.
Waka Humas SMPN 25 Solo, Deri Hantoro, mengungkapkan dari total lulusan tahun ini, hanya sekitar 30 persen yang berhasil diterima di SMA atau SMK negeri. Sisanya, sekitar 70 persen, harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Menurut Deri, persoalan utama terletak pada lokasi sekolah yang berada di perbatasan kota. Banyak siswa tinggal di wilayah yang masuk zona sekolah di luar Solo, namun secara administratif mereka terdaftar sebagai warga Solo. Akibatnya, mereka kalah bersaing dengan siswa lain yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah negeri tujuan.
"Anak-anak kami banyak yang rumahnya di daerah pinggiran, seperti perbatasan Solo dengan Sukoharjo dan Karanganyar. Jarak ke SMA negeri di pusat kota terlalu jauh untuk masuk zonasi, tapi mereka juga bukan prioritas di sekolah di luar kota," jelas Deri.
Konsekuensinya, orang tua harus merogoh kocek lebih dalam. Biaya masuk sekolah swasta, baik SMA maupun SMK, rata-rata mencapai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta per tahun, belum termasuk SPP bulanan dan biaya kegiatan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri yang nyaris gratis.
Beberapa orang tua mengaku tak punya pilihan lain. Mereka terpaksa meminjam uang atau menjual barang untuk memenuhi biaya daftar ulang di sekolah swasta. "Yang penting anak bisa sekolah dulu. Negeri sudah tidak mungkin," ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Deri berharap Dinas Pendidikan Kota Solo bisa mengevaluasi ulang peta zonasi. Ia menilai perlu ada penyesuaian radius atau penambahan kuota di sekolah negeri yang berada di wilayah perbatasan. Pasalnya, setiap tahun pola keluhan yang sama selalu muncul.
"Kami sudah menyampaikan data ini ke pihak terkait. Harapannya, tahun depan ada kebijakan afirmasi khusus untuk sekolah yang berada di titik rawan seperti kami," pungkas Deri.
Hingga berita ini ditulis, Dinas Pendidikan Kota Solo belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi sistem zonasi untuk tahun ajaran mendatang.