SEMARANG — Aksi unjuk rasa bertajuk "Ojol Jateng Memanggil Tolak Aplikator Kapitalis" berlangsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (20/5/2026). Awalnya aksi direncanakan diikuti sekitar 1.200 pengemudi dari Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, Kudus, Pati, hingga Blora.
Namun massa yang hadir tidak sebesar perkiraan. Sebagian perwakilan driver diketahui telah bertemu lebih dulu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Selasa (19/5/2026).
Para pengemudi yang tergabung dalam Gerakan Tolak Aplikator Kapitalis (Gertak) Jawa Tengah membawa poster dan spanduk bernada keras. Salah satu spanduk hitam bertuliskan "DEMO DRIVER ONLINE" dengan slogan "Kami Pejuang Keluarga".
Seorang peserta aksi, Dewi (49), menyampaikan keresahan soal tarif yang tak kunjung naik. "Permintaannya itu kenaikan tarif. Kita minta tarif batas bawah sama batas atas, karena sudah berapa tahun tarif belum ada kenaikan sama sekali," ujarnya.
Dewi mencontohkan ongkos pengiriman barang yang terus menurun drastis. "Kalau pengantaran barang itu awalnya dua kali pengantaran dengan kilometer sama tetap Rp7.000, sekarang cuma Rp2.000. Itu yang memberatkan," imbuh dia.
Selain tarif, para driver mendesak adanya Undang-undang Transportasi Online yang secara khusus mengatur hubungan antara aplikator dan mitra pengemudi. Koordinator aksi menyebut regulasi nasional sangat mendesak agar perusahaan aplikasi tidak semena-mena menentukan kebijakan.
Mereka meminta Gubernur Jawa Tengah ikut mendorong pembentukan regulasi tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. Tuntutan lain yang disuarakan meliputi transparansi potongan aplikasi, perlindungan kerja, penolakan opsen pajak, hingga legalitas profesi pengemudi online.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang menerjunkan total 1.569 personel gabungan. Sebuah truk komando diparkir di depan gerbang utama sebagai pusat orasi, sementara aparat berjaga di sejumlah titik.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Artanto, menegaskan seluruh personel diminta mengedepankan pendekatan persuasif. "Sebanyak 1.569 personel gabungan telah disiagakan untuk melaksanakan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat di Kota Semarang. Seluruh personel kami tekankan untuk mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional," ujarnya.
Menurut Artanto, pengamanan dilakukan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan para peserta aksi tetap dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kondusif.