SEMARANG — Rencana pengembangan kawasan industri halal di Jawa Tengah mulai memasuki tahap kajian serius. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan, proyek ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas konsumsi dan produksi yang sesuai prinsip syariah.
Gagasan itu disampaikan Gus Yasin saat berkunjung ke Demak, kemarin. Menurutnya, arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jateng 2025-2027 menempatkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan baru.
Gus Yasin menilai, pondok pesantren memiliki potensi besar untuk ikut ambil peran dalam pengembangan kawasan industri halal. Ia mencontohkan Pondok Pesantren Sulaimaniyah yang dinilai bisa menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi berbasis syariah.
“Saya berharap pondok pesantren dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan kawasan industri halal di Jawa Tengah. Pondok Pesantren Sulaimaniyah bisa ikut andil membesarkan kawasan industri halalnya kita. Nanti bareng-bareng, ini baru kita bahas,” kata Gus Yasin.
Ketua Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jateng Dede Sarif Hidayatullah menyatakan, jumlah santri Sulaimaniyah di provinsi ini mencapai sekitar 800 orang. Pada 2025 lalu, sebanyak 88 santri dari Jateng juga memperoleh beasiswa pendidikan ke Turki.
“Saya berharap keberadaan pesantren dapat melahirkan generasi penghafal Alquran sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi keberkahan untuk negeri tercinta kita Indonesia,” ujar Dede.
Pengembangan kawasan industri halal di Jawa Tengah masih dalam tahap awal pembahasan. Belum ada detail mengenai lokasi, anggaran, maupun skema investasi yang akan diterapkan. Namun, keterlibatan pesantren menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin ekosistem ini dibangun dari bawah, tidak hanya mengandalkan investor besar.
Ekonomi syariah di Jateng selama ini tumbuh dari sektor keuangan, pariwisata ramah muslim, dan produk UMKM bersertifikat halal. Kawasan industri halal diharapkan bisa menyatukan rantai produksi yang sepenuhnya sesuai prinsip syariah, mulai dari bahan baku hingga distribusi.