JAWA TENGAH — Pemerintah memutuskan menempatkan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dalam skema Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Langkah ini, menurut Teguh, memberikan kepastian hukum sekaligus akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga pensiun.
Teguh menilai program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat menjadi upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia nasional.
"Program ini memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah," ujar Teguh melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Minggu, 31 Mei.
Menurut pengamat, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan kurikulum. Kualitas tenaga pendidik menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan perlindungan sosial yang memadai bagi guru dan pekerja di lingkungan Sekolah Rakyat. "Investasi pada kesejahteraan guru merupakan investasi langsung terhadap kualitas output pendidikan. Dampaknya akan kembali dalam bentuk SDM yang lebih unggul dan berdaya saing," kata Teguh.
Program Sekolah Rakyat digadang-gadang menjadi salah satu pilar menuju target Indonesia Emas 2045. Namun, efektivitas program ini masih bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan memastikan kualitas pengajaran di setiap daerah.
Pemerintah belum merinci jumlah sekolah yang akan dibangun pada tahap awal maupun total anggaran yang disiapkan. Kepastian soal kurikulum dan standar operasional juga masih dinantikan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan.