BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Luthfi menyelipkan isu penanganan konflik manusia dengan satwa liar dalam agenda Rembug Pembangunan yang digelar di Kabupaten Boyolali. Forum ini sengaja tidak lagi menggunakan pola seragam, melainkan menerapkan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing wilayah.
Menurut Gubernur, persoalan serangan kawanan liar seperti monyet ekor panjang dan babi hutan bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi telah menjadi beban ekonomi bagi petani di kawasan penyangga hutan. "Di beberapa desa di lereng Merapi, hasil panen warga habis dalam semalam karena serangan babi hutan. Ini harus ditangani lintas sektor, bukan hanya oleh dinas kehutanan," ujarnya dalam sesi diskusi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali.
Pernyataan itu langsung mendapat sambutan dari para kepala desa dan perwakilan kelompok tani yang hadir. Mereka mengeluhkan minimnya langkah konkret dari pemerintah daerah selama ini. Seorang petani dari Kecamatan Cepogo menyebutkan, kerugian akibat serangan hama babi hutan di wilayahnya mencapai puluhan juta rupiah per musim tanam.
Rembug Pembangunan kali ini memang sengaja dirancang berbeda. Alih-alih menjadi ajang seremonial tahunan, forum ini menjadi ruang dialog tematik yang hasilnya langsung diikat dalam skema pembangunan kolaboratif. Gubernur menekankan bahwa setiap eks karesidenan memiliki peta masalah yang berbeda, sehingga pendekatannya pun harus spesifik.
"Boyolali tidak sama dengan Solo atau Semarang. Di sini, masalah irigasi dan konflik satwa liar lebih dominan. Maka, anggaran dan program harus menyasar itu, bukan sekadar proyek jalan yang sudah jadi standar," tegas Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala OPD se-Soloraya.
Pemprov Jateng disebut telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan frekuensi serangan kawanan liar, termasuk pembuatan pagar biologis dengan tanaman yang tidak disukai satwa, serta pembentukan tim respons cepat di tingkat kecamatan. Gubernur juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memetakan titik-titik rawan konflik secara digital agar respons bisa lebih cepat.
Forum ini sendiri akan terus bergulir ke eks karesidenan lain dalam beberapa pekan ke depan. Di setiap lokasi, tema yang diangkat akan berbeda. Untuk wilayah pesisir misalnya, isu abrasi dan pengelolaan tambak menjadi prioritas. Sementara di daerah perkotaan, kemacetan dan pengelolaan sampah akan menjadi fokus utama.
Dengan skema tematik ini, Gubernur berharap pembangunan di Jawa Tengah tidak lagi terkesan kaku dan seragam, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat tapak. "Jangan sampai kita bangun jalan mulus, tapi sawah warga kebanjiran atau hasil panennya habis dimakan monyet," pungkasnya.