JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto mengakui kebutuhan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat masih sangat besar. Pengakuan itu disampaikan saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Berdasarkan laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, jumlah pendaftar di Bali telah mencapai 400 orang, sementara daya tampung yang tersedia saat ini sekitar 270 siswa.
“Yang butuh sekolah ini masih sangat banyak,” kata Prabowo dalam dialog dengan Mensos Saifullah Yusuf. Angka pendaftar yang melebihi kapasitas menunjukkan bahwa program ini menyasar kelompok yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Sekolah Rakyat dirancang khusus bagi masyarakat dalam kondisi ekonomi paling sulit.
Menurut Presiden, tujuan pembangunan nasional adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan hidup yang layak. “Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya,” ujarnya. Pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah, tidak hanya melalui jalur formal tetapi juga pelatihan bagi petani, guru, perawat, dan profesi lainnya.
Prabowo menegaskan upaya meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan kerja keras dan dukungan anggaran yang besar. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. “Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga,” katanya.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tantangannya, menurut Presiden, adalah bagaimana mengelola dan menjaga kekayaan tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Pernyataan ini menjadi penekanan di tengah kebutuhan ekspansi program sosial yang membutuhkan alokasi fiskal signifikan.
Melihat tingginya minat masyarakat, Presiden meminta pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkaunya. “Kita harus bekerja keras di semua bidang,” kata Prabowo. Arahan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mendorong penambahan kapasitas Sekolah Rakyat di daerah lain, meski masih dibayangi keterbatasan anggaran.
Hingga saat ini, belum ada kepastian berapa banyak tambahan sekolah yang akan dibangun atau kapan perluasan kapasitas di Bali direalisasikan. Namun, data pendaftar yang membeludak menjadi tekanan bagi kementerian terkait untuk segera menyusun skema pembiayaan dan pengembangan infrastruktur pendidikan bagi masyarakat miskin.