JAWA TENGAH — Pemerintah memutuskan membangun sistem data tunggal nasional yang diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengelola data kependudukan dan program publik. Langkah ini sekaligus mengubah skema subsidi yang selama ini melekat pada barang—seperti bahan bakar dan pupuk—menjadi bantuan langsung tunai yang ditargetkan secara personal.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima,” kata Luhut dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6). Ia menambahkan rata-rata total bansos yang dikumpulkan pemerintah melalui skema cash transfer mencapai Rp5,4 juta per orang per tahun.
Melalui sistem baru ini, pemerintah dapat memadukan data dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga profil penerima bantuan menjadi lebih akurat. Luhut menjelaskan AI akan mengelompokkan data masyarakat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi riil, bukan lagi berdasarkan kategori administratif yang kerap tumpang tindih.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegasnya. Proses pengumpulan data hingga implementasi kebijakan dapat diawasi secara real time, yang menurut Luhut akan meningkatkan transparansi dan efektivitas birokrasi.
Selain bansos, teknologi AI juga diterapkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai integrasi data akan membantu penyusunan profil pelaku usaha secara lebih lengkap, sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat dilakukan secara tepat sasaran. “Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” ujar Luhut.
Luhut menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital berbasis AI terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa, teknologi ini dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mengefisienkan birokrasi.
Ia menekankan bahwa sistem digital tersebut dibangun oleh talenta dalam negeri. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut, menegaskan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam mengembangkan teknologi pemerintahan.
Pemerintah berharap penerapan data tunggal nasional berbasis AI dapat memperkuat akurasi penyaluran bansos, meningkatkan pemberdayaan UMKM, serta menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis data. Perubahan pola subsidi dari komoditas ke penerima manfaat menjadi ujung tombak transformasi ini.
Kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital nasional yang tengah digodok pemerintah. Belum ada kepastian jadwal implementasi sistem secara penuh, namun Luhut memastikan proses pengembangan tengah berjalan dan melibatkan talenta lokal.