SALATIGA — Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berlaku secara nasional dalam beberapa pekan terakhir mendorong Pemerintah Kota Salatiga bergerak cepat. Alih-alih menambah anggaran, Pemkot memilih jalur penghematan dengan memperketat aturan pemakaian kendaraan dinas bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot.
Pemkot Salatiga menerapkan sejumlah aturan baru. Mobil dinas operasional kini hanya boleh digunakan untuk keperluan kedinasan yang bersifat prioritas dan mendesak. Penggunaan untuk kegiatan di luar jam kerja atau keperluan pribadi dilarang keras. Selain itu, jadwal penggunaan kendaraan akan dipantau lebih ketat oleh masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kenaikan harga Pertamax secara langsung berdampak pada pos belanja BBM yang bersumber dari APBD. Dengan memperketat penggunaan mobdin, Pemkot berharap konsumsi BBM bisa ditekan secara signifikan. Langkah ini dinilai lebih realistis ketimbang mengajukan anggaran tambahan di tengah tekanan fiskal yang ada.
"Kami berharap sejumlah langkah tersebut mampu menekan konsumsi BBM kendaraan dinas sehingga kenaikan harga Pertamax tidak berdampak signifikan terhadap belanja operasional pemerintah daerah," demikian pernyataan resmi dari pihak Pemkot Salatiga.
Kebijakan ini tentu mengubah kebiasaan para pegawai yang sebelumnya leluasa menggunakan mobdin. Namun, Pemkot memastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Mobil dinas untuk unit-unit pelayanan seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan operasional teknis lainnya tetap beroperasi normal. Penghematan difokuskan pada kendaraan administrasi dan non-operasional.
Pemkot juga mengimbau para ASN untuk mulai beralih ke transportasi umum atau kendaraan pribadi untuk keperluan non-dinas. Langkah ini sekaligus menjadi contoh nyata pengelolaan anggaran yang prudent di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
Pemkot Salatiga akan terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam satu hingga dua bulan ke depan. Jika hasilnya positif, bukan tidak mungkin aturan serupa akan dipermanenkan atau bahkan diperluas ke penggunaan barang dan jasa lainnya di lingkungan pemerintahan. Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama agar program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.