KUDUS — Selama lima bulan terakhir, Axel Sabdullah Gufroni harus menanggung beban tunggakan SPP sebesar Rp 200 ribuan per bulan di SMK PGRI 1 Mejobo. Kondisi ekonomi keluarganya yang terbatas membuat remaja asal Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, itu nyaris tertinggal dalam urusan administrasi sekolah.
Namun, kolaborasi antara Pemerintah Desa Tumpangkrasak dan PGRI Kudus mengubah situasi tersebut. Seluruh tunggakan Axel dilunasi, dan ia pun menerima satu unit sepeda untuk memudahkan perjalanannya ke sekolah setiap hari.
Kepala Desa Tumpangkrasak, Sarjoko Saputro, mengungkapkan bahwa kasus Axel terdeteksi berkat pemantauan ketat perangkat desa hingga tingkat dusun. “Kami melakukan pendampingan dan fasilitasi secara rutin untuk menjangkau warga yang terpinggirkan atau belum terjamah program bantuan resmi,” ujarnya.
Menurut Sarjoko, langkah ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan tidak ada warganya yang putus sekolah hanya karena alasan biaya. Penanganan terhadap keluarga dengan kondisi ekonomi sulit dibedakan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari kategori kemiskinan biasa hingga kemiskinan ekstrem.
Pemerintah desa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam menyalurkan bantuan. “Untuk kemiskinan ekstrem yang memang kondisinya sangat terbatas, kami melakukan langkah terkait masalah anggaran dari pemerintah. Baik itu dari wilayah kabupaten maupun dinas terkait dan instansi lain,” tambah Sarjoko.
Bantuan yang diberikan tidak hanya bersumber dari anggaran desa, tetapi juga dari alokasi pemerintah pusat dan kabupaten. Semua upaya ini ditujukan agar perlindungan sosial benar-benar menyentuh sasaran yang paling membutuhkan, seperti yang dialami Axel.
Dengan lunasnya tunggakan SPP dan adanya sepeda baru, Axel kini bisa kembali fokus pada pelajaran tanpa dibayangi beban administrasi. Pemerintah desa berharap bantuan ini mampu memotivasi siswa lain yang berada dalam situasi serupa untuk tetap rajin belajar dan berprestasi, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.
Gotong royong demi pendidikan yang kembali terwujud di Desa Tumpangkrasak ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi guru bisa menjadi solusi konkret bagi persoalan akses pendidikan di tingkat akar rumput. (Antara/joglojateng)