SRAGEN — Anjloknya harga telur ayam di Sragen dalam beberapa pekan terakhir menciptakan dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan telur sebagai bahan baku utama menikmati penurunan biaya produksi. Di sisi lain, peternak ayam petelur harus menanggung kerugian karena harga jual di bawah ongkos pakan dan perawatan.
Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, harga telur di pedagang pasar tradisional kini merosot dari Rp25.000–Rp26.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram. Bahkan di sejumlah minimarket dan pasar tradisional, telur sudah bisa ditebus dengan harga Rp21.500 per kilogram.
Pengawas Perdagangan Diskumindag Sragen, Kunto Widyastuti, mengonfirmasi penurunan itu berlangsung sangat cepat. “Dengan kondisi pasar yang relatif sepi, harga masih berpotensi turun lagi. Hingga saat ini kami belum menemukan indikasi pasti penyebab penurunan harga tersebut,” jelasnya.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, menilai anjloknya harga bukan kejutan. Menurutnya, pasokan telur di pasar sudah melebihi kapasitas serap (overload) dan masalah ini terus berulang setiap tahun tanpa solusi struktural dari pemerintah.
“Ini permasalahannya bukan permasalahan hari ini, permasalahannya sudah bertahun-tahun dan selalu terulang. Artinya fokus pemerintah pada penanganan perunggasan ini masih lemah,” ujar Parjuni.
Parjuni mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi hingga tingkat pusat, termasuk menggelar pertemuan virtual dengan Wakil Menteri dan Direktur Jenderal terkait. Ia juga mengingatkan janji pembentukan tim khusus perunggasan yang sempat dibahas bersama Presiden Joko Widodo pada 2023 lalu, namun mandek hingga masa jabatan presiden usai.
Di tingkat peternak, harga Rp19.000 per kilogram dinilai jauh dari titik impas. Biaya pakan yang masih tinggi membuat peternak harus menjual telur di bawah harga pokok produksi. Sementara itu, para pelaku UMKM—terutama usaha kue, roti, dan kuliner rumahan—justru diuntungkan dengan margin bahan baku yang lebih longgar.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap sektor perunggasan rakyat. Parjuni mendesak agar ada kementerian atau tim khusus yang fokus memayungi industri ini agar masalah klasik overproduksi dan fluktuasi harga bisa terurai.
“Kita kemarin sudah Zoom juga dengan Pak Wamen, dengan Pak Dirjen, semuanya sudah kita sampaikan. Ternyata memang belum ada perbaikan,” tegasnya. Ia menambahkan aksi serupa juga terjadi di Blitar dan Tulungagung, menandakan persoalan ini bersifat nasional, bukan sekadar regional.