BANJARNEGARA — Kepala Satuan Tugas Harian Makan Bergizi Gratis (MBG) Banjarnegara Izak Danial Aloys menyebut sanksi dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola dapur kepada BGN. Persoalan yang memicu suspensi berada di ranah internal SPPG, bukan pada mutu layanan ke penerima manfaat.
“Ada 15 SPPG yang diberikan suspend oleh BGN terkait dengan masalah internal di SPPG sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BGN, sehingga BGN akhirnya memberikan sanksi berupa suspensi,” ujar Izak saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Manajemen keuangan di dalam SPPG memegang peranan vital karena menyangkut alokasi dana negara yang cukup besar. Anggaran itu tidak hanya mengalir untuk hak finansial karyawan dan mitra kerja, tetapi juga perputaran belanja bahan baku masakan.
Belanja bahan baku itulah yang bersinggungan langsung dengan potensi lokal masyarakat sekitar. Dapur SPPG menyerap komoditas dari petani, pedagang, dan UMKM di sekitar kawasan layanan. Ketika satu dapur dihentikan, rantai pasok kecil di sekitarnya ikut terdampak.
Pihak Satgas Harian MBG Banjarnegara mengaku belum menerima informasi pasti terkait kapan sanksi penangguhan akan dicabut oleh pusat. Pembukaan kembali operasional 15 dapur bergantung pada kecepatan masing-masing pengelola membenahi sistem administrasi dan transparansi keuangan internal.
“Intinya tolong ini diperbaiki pengelolaan keuangannya, baru nanti akan kami buka suspend-nya untuk 15 SPPG ini,” tambah Izak.
Dengan kata lain, durasi suspensi tidak seragam. Dapur yang lebih cepat merapikan pembukuan berpeluang lebih dulu kembali beroperasi dibanding yang lambat membenahi diri.
Satgas terus mendorong pengoptimalan potensi lokal di tengah dinamika penataan ini. Koperasi yang bertindak sebagai mitra strategis diinstruksikan memaksimalkan ketersediaan komoditas pangan daerah.
Salah satu arahan konkret adalah pemanfaatan kentang sebagai substitusi karbohidrat pengganti beras. Pasokan buah lokal seperti salak juga diminta terus dijaga.
Langkah sinergi ini diharapkan menjaga roda ekonomi kerakyatan, termasuk pelaku UMKM di sekitar kawasan SPPG, agar tetap berdaya di tengah proses evaluasi tata kelola yang sedang berjalan. Bagi warga Banjarnegara, dampak suspensi tidak berhenti pada 15 dapur yang berhenti memasak — tetapi merambat ke pemasok kecil yang selama ini menggantungkan penjualan pada dapur-dapur tersebut.
Perbaikan pembukuan menjadi syarat utama sebelum layanan dinyalakan lagi. Satgas menegaskan tidak ada tenggat seragam dari pusat, sehingga urutan pencabutan suspensi akan mengikuti kesiapan tiap pengelola.