SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyelesaian kasus kekerasan di pesantren membutuhkan pendekatan yang lebih luas dari sekadar proses hukum. Ia menyebut perlunya gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kita harus saling asah dan asuh. Tidak cukup dengan penegakan hukum. Kita harus mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” kata Luthfi saat ditemui di Semarang, kemarin.
Diskusi dengan PWNU Jateng Jadi Langkah Awal
Menurut Luthfi, Pemprov Jawa Tengah telah menggelar diskusi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng untuk membahas persoalan tersebut. Forum itu menjadi pintu masuk untuk merumuskan langkah pencegahan yang lebih konkret.
Pemerintah juga akan melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta tokoh agama dan masyarakat untuk memperkuat sistem deteksi dini di lingkungan pondok pesantren.
Kasus Kekerasan Jadi Evaluasi Bersama
Gubernur menekankan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren di Jawa Tengah harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian, namun pemulihan korban dan lembaga pesantren membutuhkan penanganan dari banyak pihak.
“Kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren menjadi evaluasi bersama, agar kejadian tidak terulang,” pungkasnya.
Langkah ini diambil seiring meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan di lingkungan pendidikan keagamaan. Pemprov Jateng berharap pendekatan kolaboratif dapat menekan potensi kekerasan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.
