SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah. Menurutnya, penggunaan bank milik pemerintah daerah akan memperkuat perputaran ekonomi karena sebagian besar kepemilikan saham Bank Jateng berada di tangan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
“Kalau investasi menggunakan bank daerah, akan tumbuh ekonomi baru dan sirkulasi keuangan baru di wilayah kita,” ujar Luthfi dalam acara yang dihadiri penanam modal asing (PMA), penanam modal dalam negeri (PMDN), dan pengelola kawasan industri tersebut.
Realisasi Investasi Capai Rp 23 Triliun dalam Tiga Bulan
Pemprov Jateng mencatat realisasi investasi triwulan I 2026 mencapai Rp 23,02 triliun. Nilai tersebut terdiri dari investasi PMA sebesar Rp 12,98 triliun dan PMDN Rp 10,04 triliun, yang tersebar dalam 24.957 proyek.
Proyek-proyek itu telah menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja. Capaian ini melanjutkan tren positif tahun sebelumnya, di mana sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp 110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.
12 Kawasan Industri Baru Disiapkan di Seluruh Jateng
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru. Kawasan tersebut tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, serta Kota Semarang.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur logistik melalui pengembangan pelabuhan dan dry port. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi dan mendukung aktivitas industri di daerah.
Fokus pada Industri Padat Karya dan Kesiapkan Tenaga Kerja
Ahmad Luthfi menegaskan Jawa Tengah tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif. “Jawa Tengah harus menjadi kawasan untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal,” kata Luthfi.
Pemprov terus memperkuat iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, jaminan keamanan, dan dukungan infrastruktur. Penyediaan sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan balai latihan kerja, pendidikan vokasi, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi agar kebutuhan dunia usaha terpenuhi.
