SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi buka suara soal banjirnya komplain masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak di wilayahnya. Dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jateng, Kamis (2/7/2026), ia membeberkan data yang menunjukkan penurunan drastis kualitas infrastruktur jalan.
Kemantapan Jalan Anjlok 10 Persen dalam Setahun
Menurut Luthfi, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada 2025 masih mencapai 94,4 persen. Namun angka itu merosot tajam menjadi 84 persen pada tahun ini. "Kenapa bisa kayak gitu? Karena durasi musim hujannya kita panjang satu tahun. Yang menjadi penyakit jalan kita adalah hujan," ujarnya.
Ia menjelaskan, jalan cenderung lebih cepat rusak jika terus-menerus terguyur dan tergenang air. "Di Indonesia, di tempat kita, kena jalan semuanya hancur," kata dia.
Anggaran Tambahan Rp200 Miliar untuk Tiga Daerah Prioritas
Menghadapi situasi ini, Pemprov Jateng telah menambah alokasi anggaran untuk perbaikan jalan sebesar Rp200 miliar. Luthfi menargetkan kemantapan jalan provinsi bisa kembali ke level 94 persen. "Pokoknya 94 persen lagi harus mantap, sehingga tidak ada publik komplain," tegasnya.
Dana tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas jalan yang dinilai strategis. "Jalan mana yang kita lakukan, yaitu jalan-jalan yang bisa menumbuhkan ekonomi baru di tempat kita, jalan-jalan perbatasan yang merupakan etalasenya Provinsi Jawa Tengah," ujar Luthfi. Ia merinci sejumlah daerah yang menjadi prioritas, antara lain Wonogiri, Rembang, dan Blora. "Apalagi yang kemarin viral, semuanya sudah clear terkait jalan, tinggal lelang," katanya.
Proses Perbaikan Tak Bisa Instan
Meski demikian, Luthfi mengingatkan bahwa komplain warga soal jalan rusak tidak bisa serta merta langsung diperbaiki. Ia menyebut ada mekanisme yang harus dilalui. "Kita harus melakukan penganggaran, kemudian melakukan lelang, kemudian mana jalan-jalan yang menjadi prioritas," ucapnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa perbaikan infrastruktur membutuhkan waktu dan proses administrasi yang ketat. Langkah Pemprov Jateng menambah anggaran diharapkan bisa mempercepat penanganan titik-titik rusak yang paling dikeluhkan masyarakat.
