Sikka — Upaya percepatan pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus digencarkan oleh Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo.
Langkah ini diwujudkan lewat pengiriman air darurat sekaligus persiapan sumber air cadangan untuk melayani sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa.
Pulau Palue sendiri berlokasi di bagian utara Pulau Flores dan menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Dalam pernyataannya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan prioritas utama dalam penanganan masyarakat yang terkena musibah bencana ini.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Sebagai wujud tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU melakukan peninjauan langsung ke Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA mengecek tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi, serta memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik—salah satu andalan layanan air masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan air pada masa pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Menambah pasokan air, BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Hasil survei ini akan menjadi landasan menentukan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber yang ada sekarang.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Di samping sektor air bersih, Kementerian PU turut mengidentifikasi perlunya perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Untuk memulihkan akses dan melindungi kawasan permukiman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 guna membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang menghambat mobilitas warga.
Kementerian PU juga memberikan perhatian pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan rangkaian langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap, dengan prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, setelah gempa.
