GROBOGAN — Ancaman penutupan itu disampaikan Wabup Sugeng saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program MBG di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2026). Temuan itu berasal dari Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa seluruh dapur di wilayah tersebut.
Wabup Sugeng merinci sejumlah ketidaksesuaian yang terdata. Beberapa dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, ditemukan instruktur dapur yang dinilai tidak layak serta menu yang disajikan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) dari BGN.
"Jika sudah begitu, pemilik dapur yang akan mengalami kerugian. Ini catatan bagi seluruh pemilik dapur supaya bisa benar-benar diperhatikan," tegas Sugeng dalam rakor yang dihadiri pemilik dapur, kepala SPPG, dan Satgas Kecamatan tersebut.
Konsekuensinya nyata. Dapur yang tidak sesuai SOP akan di-suspend atau ditutup sementara oleh BGN. Selama masa penutupan, insentif harian sebesar Rp 6 juta per dapur otomatis dihentikan hingga dapur dinyatakan layak beroperasi kembali.
Lebih berat lagi, jika dalam batas waktu yang ditentukan BGN persyaratan masih belum dipenuhi, dapur tersebut akan ditutup secara permanen. "Penutupan sementara ini punishment yang tepat bagi dapur MBG yang tidak sesuai SOP," sebut Wabup.
Sugeng menegaskan rakor ini digelar bukan untuk menyalahkan atau menghakimi. Pihaknya menyikapi dan menindaklanjuti temuan Satgas Provinsi untuk perbaikan ke depan. "Jadi, jika ada unek-unek silakan untuk disampaikan pada rakor ini," pungkasnya.
Program MBG di Grobogan selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, temuan 77 dapur bermasalah ini menjadi alarm keras bagi seluruh pengelola agar tidak main-main dengan prosedur yang sudah ditetapkan BGN.