SOLO — Keraguan dan kekhawatiran mulai muncul di kalangan warga Kota Solo menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini membutuhkan data pribadi yang cukup detail, memicu spekulasi di masyarakat terkait potensi kebocoran data hingga keterkaitannya dengan pajak.
Sejumlah warga yang ditemui di beberapa kelurahan mengaku belum sepenuhnya paham mengenai tujuan sensus. Mereka mempertanyakan mengapa data seperti NIK, jumlah penghasilan, hingga rincian pengeluaran bulanan harus diserahkan kepada petugas.
Dalam proses sensus, petugas akan mendatangi rumah-rumah dan menanyakan sejumlah data ekonomi rumah tangga. Tidak hanya data demografi dasar, petugas juga akan menggali informasi soal pengeluaran harian, kepemilikan aset, hingga penghasilan di luar pekerjaan utama.
"Saya takut nanti data ini dipakai untuk hal lain. Apalagi sekarang banyak kasus penipuan pakai data pribadi," ujar seorang warga Kecamatan Banjarsari yang enggan disebutkan namanya.
Isu yang paling santer beredar di grup-grup WhatsApp warga adalah keterkaitan sensus dengan penarikan pajak baru. Beberapa warga meyakini data pengeluaran yang dikumpulkan akan digunakan untuk menghitung potensi pajak konsumsi rumah tangga.
Kekhawatiran lain datang dari sisi keamanan data. Warga khawatir data yang terkumpul di tangan petugas lapangan rawan bocor atau diperjualbelikan, mengingat belum semua petugas mendapatkan pelatihan soal perlindungan data pribadi secara memadai.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Solo maupun BPS Kota Solo yang secara spesifik menjawab kekhawatiran warga. Sejumlah kalangan berharap ada sosialisasi door-to-door atau melalui kelurahan agar warga tidak salah kaprah.
Warga berharap ada jaminan tertulis bahwa data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar sensus, termasuk tidak diserahkan ke instansi perpajakan tanpa persetujuan pemilik data.