Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membebaskan pajak transaksi konsolidasi bagi BP BUMN hingga tahun 2029 mendatang. Keputusan ini bertujuan untuk menekan biaya tinggi dalam proses aksi korporasi seperti merger dan akuisisi yang selama ini membebani kas internal. Melalui insentif ini, pemerintah menargetkan proses efisiensi dan penataan struktur perusahaan negara dapat berjalan lebih cepat.
Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memacu efisiensi di tubuh perusahaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dibebaskan dari beban pajak. Kebijakan ini berlaku dalam jangka pendek dengan target penyelesaian transformasi yang terukur.
Keputusan tersebut diumumkan usai digelarnya rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal I-2026 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026). Purbaya menegaskan bahwa insentif nol persen ini diberikan untuk mempermudah langkah perampingan organisasi yang selama ini sering terkendala oleh tingginya biaya administrasi dan perpajakan transaksi.
Efisiensi Biaya di Tengah Restrukturisasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembebasan pajak ini merupakan bentuk dukungan pemerintah agar proses transformasi tidak membebani keuangan perusahaan. Menurutnya, pajak yang timbul dari transaksi jual-beli aset antar-BUMN dalam rangka perampingan seringkali menjadi hambatan yang tidak masuk akal secara ekonomi.
"Transaksi yang jual beli itu loh. Untuk margering, akuisisi, itu kita nol kan. Kita kasih waktu 3 tahun, sampai 2029," ujar Purbaya. Ia menekankan bahwa jika transaksi untuk tujuan efisiensi tetap dikenakan pajak, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan menjadi sangat mahal.
Meski memberikan kelonggaran besar pada pajak transaksi, Purbaya menegaskan bahwa kewajiban perpajakan lainnya tetap berjalan normal. Pajak Penghasilan (PPh) dari kegiatan bisnis rutin perusahaan tidak termasuk dalam paket insentif ini. Fokus utama pemerintah adalah membebaskan pajak atas transaksi streamlining atau aksi korporasi yang bertujuan menyederhanakan struktur BUMN.
Cakupan Transaksi dan Skema Transformasi
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria merinci jenis-jenis transaksi yang akan mendapatkan keringanan. Insentif ini mencakup spektrum yang luas dalam proses transformasi korporasi, mulai dari investasi, restrukturisasi, hingga pembubaran unit usaha yang sudah tidak produktif.
Dony memaparkan bahwa penghapusan pajak ini akan berlaku untuk seluruh transaksi yang terkait langsung dengan upaya perampingan. "Semua pajak yang related dengan transaksi streamlining ini, baik itu transaksi merger, likuidasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pajak dan itu diatur juga dalam undang-undang kita, ya Undang-Undang BUMN," ungkapnya.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi perusahaan negara untuk segera mengeksekusi rencana aksi korporasi mereka tanpa perlu mengkhawatirkan penggerusan modal akibat beban pajak transaksi internal. Pemerintah memberikan batas waktu hingga 2029 agar proses konsolidasi ini memiliki target waktu yang jelas dan disiplin.
Menanti Penerbitan Peraturan Pemerintah
Meskipun kesepakatan mengenai insentif ini sudah dicapai di tingkat kementerian, implementasi di lapangan masih menunggu payung hukum resmi. Dony Oskaria menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur detail teknis pembebasan pajak tersebut.
Proses administrasi ini dipastikan akan berjalan cepat mengingat dukungan penuh yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan. "Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan," kata Dony. Dengan terbitnya aturan tersebut kelak, BUMN diharapkan bisa bergerak lebih lincah dalam melakukan konsolidasi demi mencapai struktur yang lebih sehat.
Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah dalam mengurangi hambatan birokrasi dan fiskal bagi perusahaan milik negara. Dengan sisa waktu tiga tahun, para direksi kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk menata kembali portofolio bisnis mereka agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.
