JAWA TENGAH — Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian angkat bicara soal usulan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendukung penuh program tersebut, namun menolak jika dananya diambil dari pos anggaran pendidikan.
"Kami mendukung program MBG, tetapi skema pembiayaannya harus jelas dan tidak boleh mengganggu anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan," ujar Lalu Hadrian dalam pernyataan di kompleks parlemen, kemarin.
Usulan dari F-Golkar MPR Jadi Pemicu
Kekhawatiran itu muncul setelah Fraksi Golkar di MPR mengusulkan agar dana pendidikan digunakan untuk membiayai program MBG. Usulan tersebut langsung menuai reaksi dari Komisi X DPR yang membidangi pendidikan.
Menurut Lalu Hadrian, anggaran pendidikan memiliki alokasi khusus yang diamanatkan undang-undang, yakni minimal 20 persen dari APBN. Jika dialihkan, dikhawatirkan akan mengganggu program prioritas seperti bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan guru, dan rehabilitasi sekolah.
Skema Alternatif yang Disarankan
Politisi Fraksi PKB itu meminta pemerintah pusat mencari sumber pendanaan lain yang tidak bersinggungan dengan pos pendidikan. Beberapa opsi yang bisa ditempuh antara lain melalui refocusing anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran atau memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Pemerintah harus kreatif. Jangan sampai program yang baik ini justru mengorbankan sektor pendidikan yang sudah lama kekurangan anggaran," tegasnya.
Komisi X DPR juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tetap fokus pada target peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan dibebani urusan logistik konsumsi siswa.
MBG Tetap Jalan, Pendidikan Jangan Terganggu
Lalu Hadrian menegaskan dukungannya terhadap MBG sebagai upaya menekan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi beban baru bagi sistem pendidikan yang sudah rapuh.
"Kami ingin MBG berjalan, tapi pendidikan jangan dikorbankan. Dua-duanya penting, dan harus dicari solusi yang tidak saling mengganggu," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum merilis skema pendanaan resmi untuk program MBG. Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan dalam waktu dekat untuk membahas detail pembiayaan program tersebut.
