BOYOLALI — Proyek peningkatan Jalan Pandanaran yang semula dianggarkan Rp7,5 miliar dalam APBD 2026 resmi ditunda. Pemkab Boyolali memutuskan memindahkan alokasi dana tersebut ke ruas jalan di Sawit dan Cepogo yang kondisinya dinilai lebih kritis dan membutuhkan penanganan segera.
Dua Ruas Prioritas Pengganti: Sawit dan Cepogo
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali menyebutkan bahwa perbaikan di dua kecamatan itu sudah masuk daftar tunggu sejak tahun sebelumnya. Jalan di Sawit, misalnya, mengalami kerusakan struktural yang mengganggu akses warga menuju pusat kecamatan. Sementara itu, ruas di Cepogo menjadi jalur alternatif penghubung antar desa yang volume kendaraannya terus meningkat.
Anggaran yang sama, Rp7,5 miliar, akan digunakan untuk pekerjaan pengaspalan ulang dan perbaikan badan jalan di kedua titik tersebut. Tidak ada perubahan nilai pagu, hanya pergeseran lokasi sasaran.
Mengapa Jalan Pandanaran Ditunda?
Penundaan proyek Jalan Pandanaran bukan karena masalah anggaran, melainkan karena perubahan prioritas teknis. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa beberapa ruas di Sawit dan Cepogo memiliki tingkat kerusakan yang lebih parah dan langsung berdampak pada mobilitas harian warga.
“Kami tidak menghapus proyek Jalan Pandanaran, hanya menggeser jadwal pelaksanaannya. Tahun ini, fokus kami di titik yang lebih mendesak,” ujar Kepala DPUPR Boyolali dalam rapat koordinasi pekan lalu.
Dampak bagi Warga dan Jadwal Baru
Warga di Sawit dan Cepogo menyambut positif keputusan ini. Selama ini, mereka kerap mengeluhkan jalan berlubang yang menyebabkan kecelakaan tunggal, terutama saat hujan. Dengan dialihkannya anggaran, perbaikan bisa dimulai lebih cepat dari jadwal awal yang direncanakan untuk 2027.
Pemkab Boyolali menargetkan proses tender untuk proyek di dua ruas prioritas itu rampung pada awal 2026. Pengerjaan fisik ditargetkan selesai sebelum pertengahan tahun, bertepatan dengan musim kemarau agar kualitas aspal maksimal.
Sementara itu, proyek Jalan Pandanaran akan kembali diusulkan dalam pembahasan APBD Perubahan atau dianggarkan ulang pada tahun anggaran berikutnya. Pemkab memastikan proyek itu tidak dihapus, hanya mundur dari jadwal semula.
