KUDUS — Alokasi belanja daerah pada Perubahan KUA-PPAS 2026 naik tipis menjadi Rp2,361 triliun dari sebelumnya Rp2,360 triliun. Kenaikan Rp1,35 miliar itu diarahkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, bukan untuk belanja aparatur.
Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H. Masan, menegaskan dua sektor yang tidak boleh turun porsinya adalah infrastruktur dan kesehatan. Menurutnya, dua bidang itu masih bisa dioptimalkan agar benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Anggaran pada bidang infrastruktur dan kesehatan harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna.
Fokus pada Dampak Langsung ke Masyarakat
Bupati Sam’ani menyebut perubahan KUA-PPAS kali ini diarahkan pada program yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga. Selain infrastruktur dan kesehatan, ketahanan pangan juga masuk daftar prioritas yang mendapat perhatian khusus.
“Perubahan APBD tahun 2026 tetap berfokus pada program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat,” ujar Sam’ani.
Ia menambahkan, mekanisme perubahan anggaran ini merupakan proses biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, selalu ada kegiatan yang perlu ditambah, dikurangi, atau disempurnakan di tengah tahun berjalan.
“Memang ada kegiatan di tahun 2026 yang perlu ditambahi, dikurangi atau disempurnakan,” paparnya.
SiLPA 2025 Dikucurkan untuk Jalan dan Pengairan
Di tengah efisiensi, Pemkab Kudus juga mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025. Dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang dinilai mendesak pada 2026.
Sam’ani mencontohkan, perbaikan jalan dan pengairan menjadi dua kegiatan yang dibiayai dari pemanfaatan SiLPA. Keduanya merupakan kebutuhan dasar warga yang kerap masuk aduan ke pemerintah daerah.
“SiLPA tahun kemarin kami gunakan di tahun ini untuk kegiatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan jalan dan pengairan,” ucapnya.
Defisit Rp250,741 Miliar Ditutup Pembiayaan Daerah
Dalam dokumen Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah bertambah Rp1,35 miliar dari semula Rp2,109 triliun menjadi Rp2,110 triliun. Belanja daerah juga naik dengan jumlah yang sama menjadi Rp2,361 triliun.
Dengan perubahan itu, posisi anggaran mencatat defisit sebesar Rp250,741 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nominal yang sama.
Untuk mendongkrak pendapatan, Pemkab Kudus mengandalkan optimalisasi dan digitalisasi pajak serta retribusi daerah. Langkah ini diambil di tengah kebijakan efisiensi keuangan yang sedang berjalan.
“Kami terus berupaya untuk melakukan optimalisasi dan digitalisasi pajak serta retribusi daerah,” pungkas Sam’ani.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS ini, pembahasan dilanjutkan ke tahap Perubahan Rancangan APBD 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
