SEMARANG — Angka itu setara dengan 40,83 persen dari total lulusan SMP. Sisanya, lebih dari 335 ribu anak, tidak tertampung di sekolah negeri. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB menjadi krusial agar tidak terjadi praktik curang yang merugikan masyarakat.
Politikus Partai Golkar yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Jateng itu menekankan agar proses seleksi berjalan profesional. Ia meminta semua pihak, termasuk panitia sekolah dan dinas pendidikan, menjaga integritas.
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegas Saleh dalam keterangannya, Senin lalu.
Tidak hanya soal keadilan seleksi, Saleh juga menyoroti akses informasi. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh data terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi bisa diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.
“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” ujarnya.
Persoalan daya tampung sekolah negeri sebenarnya bukan hal baru di Jawa Tengah. Setiap tahun ajaran baru, antrean calon siswa yang mendaftar ke SMA/SMK favorit selalu membeludak. Sementara itu, pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas baru kerap terkendala anggaran dan lahan.
Dengan kuota yang terbatas, jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi harus dijalankan secara ketat. Masyarakat pun diimbau untuk proaktif mencari informasi resmi dari dinas pendidikan setempat agar tidak menjadi korban calo atau oknum yang menjanjikan kursi sekolah negeri dengan imbalan tertentu.