JAWA TENGAH — Masyarakat perlu memisahkan dua hal: kabar yang menyebut program ini "resmi dihentikan" telah dibantah pemerintah, namun kepastian penyaluran baru juga belum pernah ditetapkan. Artinya, BLT Kesra Rp900 ribu belum bisa dipastikan cair pada September 2026.
BLT Kesra diluncurkan pemerintah pada 17 Oktober 2025 sebagai bagian dari paket ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika itu menyatakan program menyasar 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).
Besaran bantuan ditetapkan Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Karena dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, setiap penerima mendapat total Rp900 ribu.
Sasaran penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini bersifat tambahan, bukan pengganti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako.
Di tengah tingginya pencarian BLT Kesra, pemerintah justru sedang menyalurkan bantuan sosial reguler. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan penyaluran PKH dan BPNT (Program Sembako) triwulan III dimulai 20 Juli 2026.
“Setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata Gus Ipul saat itu.
Penyaluran tahap ini menggunakan data terbaru dari Badan Pusat Statistik yang telah melalui proses pemutakhiran. Karena itu, daftar penerima bisa berubah: ada KPM lama yang tetap menerima, ada yang gugur, dan ada penerima baru.
Pencairan PKH atau BPNT pada September 2026 tidak sama dengan BLT Kesra. Keduanya merupakan program berbeda dengan skema dan sumber anggaran terpisah.
Masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial yang kini menggunakan DTSEN sebagai sumber data. Berikut langkahnya:
Sistem juga menampilkan informasi desil keluarga. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk paling tidak sejahtera, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako.
Data DTSEN bersifat dinamis. Jika kondisi ekonomi tidak sesuai catatan, warga dapat mengajukan pemutakhiran melalui desa/kelurahan, dinas sosial, atau mekanisme dalam aplikasi Cek Bansos. Pengajuan tidak otomatis menjadikan seseorang penerima karena tetap melalui verifikasi dan penetapan.
Pemerintah pada Juni 2026 mengidentifikasi beredarnya tautan yang mengatasnamakan Kemensos dan menjanjikan pencairan BLT Rp900 ribu. Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan semacam ini.
Informasi resmi mengenai jadwal, besaran, dan daftar penerima bansos hanya dikeluarkan melalui kanal Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika menemukan informasi yang tidak jelas sumbernya, warga dapat menghubungi call center resmi Kemensos atau menanyakan langsung ke pendamping sosial di wilayah masing-masing.