SURABAYA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) di Surabaya, Rabu (20/5). Program ini menjadi jembatan bagi lulusan SMK untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri.
Peluncuran dilakukan Mendikdasmen Abdul Mu’ti bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Dirjen Dikmen Diksus Tatang Muttaqin. Acara digelar bersamaan dengan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan LKP yang akan bekerja di luar negeri.
Tambahan Satu Tahun Belajar Bahasa dan Hukum Negara Tujuan
Dalam program 3+1, murid menjalani tiga tahun kurikulum nasional seperti biasa. Satu tahun tambahan digunakan untuk belajar bahasa asing, budaya kerja, dan hukum di negara tujuan, termasuk hak serta perlindungan tenaga migran Indonesia.
"Bekerja di luar negeri tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar hidup mandiri dan menjadi duta bangsa. Tambahan satu tahun ini membuat murid benar-benar siap secara mental, bahasa, dan pemahaman hukum," kata Dirjen Tatang Muttaqin dalam keterangannya.
Sudah Diterapkan di 49 SMK, Target Perluasan ke Seluruh Indonesia
Saat ini program tersebut sudah berjalan di 49 SMK di berbagai daerah. Setiap sekolah diharapkan bisa mengintegrasikan dimensi kebekerjaan luar negeri ke dalam kurikulum satuan pendidikan masing-masing.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut program ini merupakan kebijakan pengembangan SMK ke depan. Lulusan tidak hanya disiapkan untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri, tetapi juga internasional. "Program ini menjadi upaya memenuhi hak konstitusi warga negara untuk mendapat kehidupan yang layak," ujarnya.
Respons Kepala Sekolah: Persiapan Tiga Tahun Belum Cukup
Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Malang, Kusdarmadi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, persiapan tiga tahun di sekolah masih sangat kurang jika murid ingin bekerja di luar negeri.
"Murid perlu tambahan waktu untuk persiapan, terutama dari aspek bahasa, adaptasi negara tujuan, dan perlindungan hukum," kata Kusdarmadi.
Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) mulai dirancang sejak 2025. Kemendikdasmen menargetkan lulusan SMK tidak hanya produktif dan berdaya saing global, tetapi juga mampu meningkatkan reputasi tenaga kerja Indonesia di kancah internasional.
